Samarinda - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu menyatakan bahwa kendaraan bermotor yang masuk di Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini bisa mencapai puluhan ribu tiap bulannya. 

Hal itu menurutnya akibat dari keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim, sehingga berdampak pada lalu lintas kota yang ada di sekitarnya seperti Balikpapan dan Samarinda. 

"Itu termasuk kendaraan baru dan mutasi dari luar Kaltim. Ini baru tahap awal IKN, belum nanti kalau sudah beroperasi sepenuhnya, pasti kendaraan pribadi bertambah juga," kata Manalu saat dikonfirmasi di Gor Segiri, Senin (1/10/2024).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam menghadapi lonjakan kendaraan di Samarinda yakni dengan menghadirkan transportasi umum. Pihaknya telah mengusulkan algomerasi IKN terkait dengan kabupaten/kota yang bersinggunggan dengan IKN. Dengan adanya algomerasi itu akan ada anggaran dari pusat yang bisa dikucurkan untuk kawasan algomerasi. 

"Dari sana pembangunan transporatsi baik sarana ataupun infrastrukturnya akan disupport oleh Kementerian PUPR, termasuk penyediaan transportasi umumnya juga masuk dalam APBN," terangnya. 

Menurutnya dengan menghadirkan transpotasi umum ini dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Apalagi jika dilihat kapasitas jalan saat ini kondisinya tidak bisa ditingkatkan lagi. 

"Mungkin masyrakat bertanya-tanya dengan kondisi kendaraan yang macet saat ini apakah hadirny transportasi tidak menambah kemacetan, memang diakui akan bertambah kemacetan tapi ini pilihan yang harus dipilih secara bijak oleh masyarakat supaya bisa beralih ke transportasi umum," jelasnya.

Ia menilai kendaraan pribadi adalah kendaraan yang mahal. Lalu, kendaraan pribadi jua turut memberi beban pada APBN lewat subsidi BBM. Belum lagi dampak yang diberikan terhadap lingkungan seperti polusi udara. Manalu menyebutkan bahwa dalam satu liter BBM bisa menghasilkan 2,5 kilogram emisi karbon. Tentu akan sangat berdampak pada kualitas udara di kota ini jika keberadaan kendaraan semakin banyak jumlahnya.

Pemerintah kota sendiri telah membuat perencanaan terkait pengadaan transportasi umum di tahun 2025. 
"Konsepnya sudah matang, tinggal menunggu keputusan wali kota saja nanti," pungkasnya.

(Sf/Rs)