Samarinda - Kesejahteraan guru di Samarinda masih jauh dari kata layak, bahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih dirundung sederet masalah yang harus diselesaikan, seperti gaji, besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga permasalahan administrasi dan pengangkatan.

Ini disampaikan Komisi Ketua IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Senin (5/6/2023) Kemarin.

Puji mencontohkan kesejahteraan yang belum terpenuhi adalah penempatan PPPK guru dengan lokasi yang jauh dari rumah. Penempatan tersebut jauh dari kecamatan dan tidak ada tunjangan guru bagi penempatannya di daerah khusus itu.

"Ada guru PPPK yang berasal dari Kecamatan Sungai Pinang ditempatkan di sekolah yang berada di Kecamatan Sambutan. Kita ketahui jaraknya bukan main jauhnya, kurang lebih tujuh kilometer," ungkapnya.

Apalagi ini dialami guru yang usianya rata-ratanya sudah hampir pensiun. "Kendala Penugasan yang jauh ini mengeluhkan hal yang sama tak lebih sudah 100 orang dan usia yang tidak lagi untuk melaksanakan tugas," jelasnya. 

Fenomena penempatan guru yang kurang tepat disinyalir karena kurangnya pengangkatan PPPK guru.

Data yang dimiliki dari Disdikbud Samarinda, tenaga PPPK yang dimiliki hanya 849 guru dan tenaga pendidik yang diangkat pada tahun 2023.

"Saya rasa itu masih kurang, karena kita harus melengkapi PR kita bahwa masih ada sekitar 1.500 guru yang belum melalui proses pengangkatan. Harapan kita bisa dimaksimalkan di 2024 agar terpenuhi, sehingga kesejahteraan pun terwujud," pungkasnya.

(Sf/By)