Cari disini...
Seputar Kaltim
Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten PPU, Muhtar. (Foto: Cindy/seputarfakta.com)
Penajam - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini mengejar sejumlah dokumen pendukung pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Kecamatan Babulu setelah kebutuhan lahan seluas 23 hektare terpenuhi.
Lahan seluas 230.000 meter persegi itu telah masuk proses Berita Acara Serah Terima (BAST) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Namun, sertifikat lahan masih berproses di ATR/BPN.
Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Muhtar, mengatakan penyelesaian sertifikat menjadi bagian penting karena berkaitan dengan tahapan berikutnya, yaitu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"NPHD masih belum, karena sertifikat berproses di ATR/BPN. Kalau KKPR sudah keluar dan sudah diserahkan," ujar Muhtar, Rabu (12/8/2026).
Selain sertifikat, Pemkab PPU juga mempercepat penyusunan UKL-UPL sebagai dokumen lingkungan yang diminta pemerintah pusat sebelum pembangunan berjalan.
Muhtar mengatakan kelengkapan dokumen tersebut dikebut agar tahapan pembangunan SNT tidak kembali tertahan.
"Untuk tahap awal ini karena kita mau proses cepat, UKL-UPL segera diselesaikan, supaya tahun ini tetap bisa dibangun," jelasnya.
Alurnya, setelah sertifikat lahan selesai, dokumen tersebut akan diserahkan kepada Kemendikdasmen. Tahapan itu kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kabupaten PPU dan Kemendikdasmen.
Lanjut Muhtar, Pemkab PPU juga menyiapkan kebutuhan pendukung yang menjadi tanggung jawab daerah, mulai dari lahan, dokumen UKL-UPL, fasilitas air dan listrik hingga analisis jumlah calon peserta didik.
Pemenuhan sejumlah persyaratan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan SNT dapat berjalan sesuai tahapan yang telah disepakati bersama pemerintah pusat.
Pembangunan SNT diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp250 miliar secara keseluruhan dan menggunakan skema multiyears. Tahap awal akan memprioritaskan pembangunan kantor serta sejumlah ruang pembelajaran.
SNT Babulu nantinya mengakomodasi jenjang SD hingga SMA. Peserta didik berasal dari PPU dan sebagian Kabupaten Paser, dengan konsep sekolah yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Untuk tenaga pendidik dan kependidikan, proses seleksi menjadi kewenangan tim SNT Kemendikdasmen dan terbuka melalui jalur PPPK maupun CPNS.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten PPU, Muhtar. (Foto: Cindy/seputarfakta.com)
Penajam - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini mengejar sejumlah dokumen pendukung pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Kecamatan Babulu setelah kebutuhan lahan seluas 23 hektare terpenuhi.
Lahan seluas 230.000 meter persegi itu telah masuk proses Berita Acara Serah Terima (BAST) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Namun, sertifikat lahan masih berproses di ATR/BPN.
Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Muhtar, mengatakan penyelesaian sertifikat menjadi bagian penting karena berkaitan dengan tahapan berikutnya, yaitu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"NPHD masih belum, karena sertifikat berproses di ATR/BPN. Kalau KKPR sudah keluar dan sudah diserahkan," ujar Muhtar, Rabu (12/8/2026).
Selain sertifikat, Pemkab PPU juga mempercepat penyusunan UKL-UPL sebagai dokumen lingkungan yang diminta pemerintah pusat sebelum pembangunan berjalan.
Muhtar mengatakan kelengkapan dokumen tersebut dikebut agar tahapan pembangunan SNT tidak kembali tertahan.
"Untuk tahap awal ini karena kita mau proses cepat, UKL-UPL segera diselesaikan, supaya tahun ini tetap bisa dibangun," jelasnya.
Alurnya, setelah sertifikat lahan selesai, dokumen tersebut akan diserahkan kepada Kemendikdasmen. Tahapan itu kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kabupaten PPU dan Kemendikdasmen.
Lanjut Muhtar, Pemkab PPU juga menyiapkan kebutuhan pendukung yang menjadi tanggung jawab daerah, mulai dari lahan, dokumen UKL-UPL, fasilitas air dan listrik hingga analisis jumlah calon peserta didik.
Pemenuhan sejumlah persyaratan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan SNT dapat berjalan sesuai tahapan yang telah disepakati bersama pemerintah pusat.
Pembangunan SNT diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp250 miliar secara keseluruhan dan menggunakan skema multiyears. Tahap awal akan memprioritaskan pembangunan kantor serta sejumlah ruang pembelajaran.
SNT Babulu nantinya mengakomodasi jenjang SD hingga SMA. Peserta didik berasal dari PPU dan sebagian Kabupaten Paser, dengan konsep sekolah yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Untuk tenaga pendidik dan kependidikan, proses seleksi menjadi kewenangan tim SNT Kemendikdasmen dan terbuka melalui jalur PPPK maupun CPNS.
(Sf/Rs)