Samarinda - Tensi politik di Gedung Karang Paci dipastikan kembali memanas menjelang Rapat Paripurna Hak Angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud yang dijadwalkan pada Senin (27/7/2026) mendatang.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud mengisyaratkan dirinya akan tetap tegak lurus mengikuti arah komando Fraksi Golkar dalam menyikapi bergulirnya hak angket tersebut.

Sikap ini mempertegas konstelasi politik internal partai berlambang pohon beringin, setelah sebelumnya pada Rabu (10/6/2026), seluruh anggota Fraksi Golkar kompak absen dan tidak menghadiri rapat paripurna terkait.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyatakan mekanisme penggunaan hak angket saat ini dinilai belum tepat sasaran, terutama dalam menyikapi sejumlah isu krusial yang dijadikan dasar pengusulan oleh anggota dewan lainnya.

Sebagai informasi, usulan hak angket ini bergulir sebagai respons langsung parlemen atas gelombang unjuk rasa masyarakat. Massa menuntut pengawasan dan investigasi mendalam terhadap sejumlah kebijakan kontroversial Gubernur Rudy Mas'ud yang dinilai merugikan publik, termasuk adanya dugaan penyimpangan tata kelola pemerintahan serta indikasi nepotisme.

Menanggapi situasi tersebut, Hasanuddin Mas’ud menegaskan perbedaan sikap di parlemen merupakan potret dinamis dari mekanisme demokrasi yang sah. Ia menyebutkan setiap anggota memiliki kewajiban moral dan politik untuk mengikuti keputusan fraksi masing-masing.

"Golkar kan termasuk fraksi. Saya pimpinan di DPR, tapi ini kan suara fraksi. Jadi kalau dia mau ikut atau tidak ikut itu kan demokrasi aja. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nanti dilihat yang mana paling banyak kan, nah ini biasa di demokrasi itu," ujar Hasanuddin saat ditemui awak media.

Meski memegang posisi strategis sebagai Ketua DPRD Kaltim, ia menggarisbawahi dalam pengambilan keputusan politik yang krusial, dirinya tetaplah seorang anggota fraksi yang wajib tunduk pada keputusan institusi partai.

“Sejauh ini sih ya kita pasti ikut fraksi lah. Apa kata fraksi. Kalau kemarin kan katanya nggak ikut, ya berarti itulah. Tidak mungkin kita melawan kata fraksi kita, tidak mungkin kita melawan ketua fraksi kita ini, kita kan anggota,” pungkasnya.

Terkait dengan agenda penyesuaian jadwal paripurna, pimpinan dewan ini menambahkan bahwa keputusan teknis berikutnya masih akan ditinjau kembali melalui mekanisme Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim sekembalinya ia dari agenda dinas luar daerah. 

Publik kini menanti apakah sidang paripurna 27 Juli mendatang akan menjadi titik balik pengawasan kebijakan kepala daerah, atau justru melandai akibat kuatnya lobi politik antar-fraksi.

(Sf/Lo)