Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan ketersediaan pasokan pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 dalam kondisi aman. 

Keyakinan ini didasarkan pada tata kelola stok yang telah disiapkan jauh hari, meskipun provinsi ini mencatat lonjakan demografi yang signifikan setahun terakhir.

Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisya Yana, mengungkapkan bahwa dalam satu tahun terakhir, jumlah penduduk Kaltim bertambah hingga 210.000 jiwa. Kendati demikian, penambahan populasi tersebut tidak mengganggu stabilitas stok pangan daerah.

"Nampaknya tidak terlalu banyak berkurang karena penyiapan dan tata kelolanya sudah di-maintain sedemikian rupa. Pemerintah pusat hingga level desa sudah mengetahui siklus tahunan ini," ujar Yana dalam jumpa pers di Diskominfo Kaltim, Jumat, (12/12/2025).

Meskipun stok beras diklaim aman hingga tahun 2026, pemerintah menyoroti adanya fluktuasi harga pada komoditas hortikultura akibat faktor cuaca. Yana menyebutkan bahwa musim hujan saat ini memengaruhi masa petik petani, khususnya untuk komoditas cabai.

Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM (DPPKUKM) Kaltim per 11 Desember 2025 menunjukkan adanya kenaikan signifikan pada komoditas bumbu dapur. 

Kepala Bidang Perdagangan DPPKUKM Kaltim, Ali Wardana, memaparkan bahwa harga rata-rata Cabai Rawit Merah di tingkat provinsi mencapai Rp64.704 per kilogram, atau naik sekitar 17,89 persen dibanding pekan sebelumnya.

Harga tertinggi Cabai Rawit Merah terpantau di Kabupaten Mahakam Ulu yang menembus Rp80.000 per kilogram, sementara terendah di Kutai Barat sebesar Rp55.000 per kilogram. Selain cabai, harga Bawang Merah juga merangkak naik sebesar 18,47 persen menjadi rata-rata Rp53.672 per kilogram.

Sebaliknya, komoditas beras terpantau stabil. Beras Premium tercatat di angka Rp16.240 per kilogram dan Beras Medium di Rp15.193 per kilogram, dengan stok yang dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Untuk meredam gejolak harga, Ali Wardana menegaskan bahwa pemerintah menerapkan strategi pemantauan harian melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Jika tren harga terus naik tanpa penurunan, pemerintah segera melakukan intervensi.

"Salah satu langkah konkretnya adalah pasar murah. Hingga 11 Desember 2025, Gerakan Pangan Murah telah dilaksanakan sebanyak 482 kali di seluruh kabupaten/kota di Kaltim," ujar Ali. 

Kota Balikpapan menjadi wilayah dengan frekuensi pasar murah tertinggi, yakni 179 kali, diikuti Kabupaten Paser sebanyak 103 kali.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan subsidi distribusi untuk menekan disparitas harga. Ali mencontohkan, Dinas Perdagangan Balikpapan baru saja mendapatkan bantuan subsidi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar Rp600.000 untuk distribusi 100 ton bahan pokok melalui distributor lokal.

Berdasarkan analisis Indeks Ketahanan Pangan bulan Oktober 2025, secara umum Provinsi Kaltim masuk dalam kategori waspada. 

Sebanyak 60 persen wilayah, meliputi Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang, berada dalam kategori aman (Hijau). 

Namun, wilayah seperti Paser, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, dan Mahakam Ulu masih berada dalam kategori waspada (Kuning).

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik (panic buying) karena cadangan pangan pemerintah daerah masih mumpuni untuk menghadapi libur panjang sekolah dan perayaan tahun baru.

(Sf/Rs)