Balikpapan – Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, memaparkan berbagai kondisi dan persoalan strategis kota Balikpapan kepada Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) bidang energi, Nur Wahidi, menjelang rencana kunjungan Presiden RI pada 17 Desember 2024.

Hal itu disampaikan saat menghadiri pertemuan dengan KSP di VIP Room Balai Kota, Kamis (11/12/2025). Bagus menyebutkan bahwa seluruh persiapan kunjungan Presiden masih dalam proses. 

“Semuanya masih dipersiapkan dan belum ada konfirmasi final mengenai agenda kunjungan,” kata Bagus kepada awak media usai pertemuan.

Dalam pertemuan itu, Bagus menjelaskan sejumlah isu penting, termasuk perkembangan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina dan persoalan ketenagakerjaan. Ia berharap, jika kilang RDMP beroperasi penuh, warga Balikpapan dapat memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas.

“Harapannya sebagian warga Balikpapan bisa bekerja di RDMP,” harapnya.

Ia juga mengapresiasi Pertamina Balikpapan yang memberikan insentif terkait kasus keterlambatan pembayaran gaji pekerja KSPSI. Menurutnya, kepedulian tersebut sejalan dengan tagline Pemerintah Kota Balikpapan Kubangun, Kujaga, dan Kubela.

“Isu lain yang disampaikan ialah panjangnya antrean BBM di Balikpapan. Kami meminta pemerintah pusat untuk menambah jumlah SPBU dan meningkatkan kuota BBM agar antrean dapat terurai,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan kondisi ketahanan pangan Balikpapan yang masih bergantung pada daerah lain, dan berharap KSP meneruskan informasi tersebut ke kementerian terkait.

Selain itu, Bagus melaporkan perkembangan Koperasi Desa Merah Putih dan program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBG) yang kini memiliki 12 dapur produksi. 

“Program-program tersebut memerlukan dukungan APBN agar pengendalian pembangunan kota lebih optimal,” jelasnya.

Dirinya turut menyoroti kebutuhan penambahan jaringan gas untuk masyarakat dan kenaikan kuota LPG guna mengurangi ketergantungan pada LPG tabung. Wawali menyebut perlunya investor yang siap masuk ke sektor tersebut.

Terkait minimnya jumlah SPBU di Balikpapan yang hanya 20 unit, dibanding Samarinda yang memiliki 36 SPBU Bagus menilai persoalan ini muncul karena kurangnya keterhubungan informasi dengan calon investor.

“Ada beberapa investor yang sebenarnya berminat, dan nanti akan kami fasilitasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bagus menekankan potensi Balikpapan dalam pengembangan industri manufaktur dengan dukungan Kawasan Industri Kariangau dan Pelabuhan Direct Call. Ia berharap pemerintah pusat dapat membantu menghadirkan perusahaan manufaktur untuk menekan angka pengangguran di kota tersebut.

Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan SKK Migas dan Kilang Pertamina Balikpapan.

(Sf/Rs)