Seputar Kaltim
Anggota Komisi I DPRD Kukar, M. Hidayat. (Foto: Arsensia Serlyani/seputarfakta.com)
Tenggarong – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendukung penyesuaian domisili bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) optimalisasi agar penempatan tugas tidak terlalu jauh dari tempat tinggal.
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mempertimbangkan kondisi geografis Kukar yang memiliki 20 kecamatan, 201 desa, dan 44 kelurahan, sehingga jarak antardaerah penempatan dapat berdampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, hingga keselamatan para pegawai.
Anggota Komisi I DPRD Kukar, M Hidayat mengatakan, aspirasi PPPK optimalisasi terkait penyesuaian domisili merupakan hal yang wajar untuk diperjuangkan.
Pihaknya bahkan telah mendampingi para pegawai tersebut melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna menyampaikan harapan terkait penempatan tugas.
Menurut Hidayat, kondisi geografis Kukar berbeda dengan daerah perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan. Luasnya wilayah serta jarak antarkecamatan menjadi pertimbangan tersendiri dalam menentukan lokasi penempatan pegawai.
"Harapan mereka kan agar dapat penempatannya itu disesuaikan dengan domisilinya. Mengingat nih Kutai Kartanegara tentu berbeda dengan Samarinda ya dengan Balikpapan. Ini Kukar terdiri dari 20 kecamatan," ujar Hidayat, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, penempatan yang jauh dari domisili tidak hanya berkaitan dengan persoalan jarak, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga, kondisi sosial, serta keamanan dan keselamatan pegawai selama menjalankan tugas.
Hidayat menilai, penghasilan yang diterima PPPK juga perlu dipertimbangkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk menjangkau lokasi kerja.
Sebab, apabila penempatan terlalu jauh, sebagian pendapatan berpotensi habis untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan biaya hidup selama bertugas.
"Jadi bukan hanya uang yang didapat, tapi dengan pendapatan yang ada, dengan potensi daerah penempatan yang jauh, pendapatannya bisa habis," jelasnya.
Saat ini, aspirasi terkait penyesuaian domisili PPPK optimalisasi masih berproses di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta organisasi perangkat daerah terkait.
Hidayat berharap rekomendasi maupun kebijakan yang telah dikeluarkan BKN dapat dicermati dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, sehingga penempatan PPPK optimalisasi dapat mempertimbangkan kondisi wilayah dan kebutuhan para pegawai.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Anggota Komisi I DPRD Kukar, M. Hidayat. (Foto: Arsensia Serlyani/seputarfakta.com)
Tenggarong – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendukung penyesuaian domisili bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) optimalisasi agar penempatan tugas tidak terlalu jauh dari tempat tinggal.
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mempertimbangkan kondisi geografis Kukar yang memiliki 20 kecamatan, 201 desa, dan 44 kelurahan, sehingga jarak antardaerah penempatan dapat berdampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, hingga keselamatan para pegawai.
Anggota Komisi I DPRD Kukar, M Hidayat mengatakan, aspirasi PPPK optimalisasi terkait penyesuaian domisili merupakan hal yang wajar untuk diperjuangkan.
Pihaknya bahkan telah mendampingi para pegawai tersebut melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna menyampaikan harapan terkait penempatan tugas.
Menurut Hidayat, kondisi geografis Kukar berbeda dengan daerah perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan. Luasnya wilayah serta jarak antarkecamatan menjadi pertimbangan tersendiri dalam menentukan lokasi penempatan pegawai.
"Harapan mereka kan agar dapat penempatannya itu disesuaikan dengan domisilinya. Mengingat nih Kutai Kartanegara tentu berbeda dengan Samarinda ya dengan Balikpapan. Ini Kukar terdiri dari 20 kecamatan," ujar Hidayat, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, penempatan yang jauh dari domisili tidak hanya berkaitan dengan persoalan jarak, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga, kondisi sosial, serta keamanan dan keselamatan pegawai selama menjalankan tugas.
Hidayat menilai, penghasilan yang diterima PPPK juga perlu dipertimbangkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk menjangkau lokasi kerja.
Sebab, apabila penempatan terlalu jauh, sebagian pendapatan berpotensi habis untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan biaya hidup selama bertugas.
"Jadi bukan hanya uang yang didapat, tapi dengan pendapatan yang ada, dengan potensi daerah penempatan yang jauh, pendapatannya bisa habis," jelasnya.
Saat ini, aspirasi terkait penyesuaian domisili PPPK optimalisasi masih berproses di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta organisasi perangkat daerah terkait.
Hidayat berharap rekomendasi maupun kebijakan yang telah dikeluarkan BKN dapat dicermati dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, sehingga penempatan PPPK optimalisasi dapat mempertimbangkan kondisi wilayah dan kebutuhan para pegawai.
(Sf/Rs)