Samarinda - Kota Samarinda yang dijuluki Kota Tepian ini kembali terendam banjir. Kali ini, banjir yang menggenang di beberapa wilayah Kota Samarinda, termasuk Kecamatan Sungai Pinang dan Samarinda Utara, berlangsung lebih lama dari biasanya. 

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman, Syaiful Bachtiar, mengatakan ada hal menarik dari fenomena banjir ini. Menurutnya, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, seperti 'terselamatkan' dari siklus alam yang sering terjadi atas janjinya untuk menangani banjir di kota ini.

Ia juga bahkan mempertanyakan apakah banjir ini murni siklus alam, atau ada kegagalan dalam tata ruang dan penanganan banjir di Kota Samarinda?

"Pada periode pertamanya (Andi Harun), masyarakat sempat berpendapat bahwa masalah banjir menggenang dalam waktu singkat sudah teratasi. Padahal memang sekarang ini itu tertolong karena siklus alam (sebelumnya) yang tidak seperti hari ini (ekstrem)," jelas Syaiful.

Syaiful menilai bahwa banjir di Samarinda memiliki dua klaster. Pertama, banjir genangan sementara yang terjadi pasca hujan lebat. Kedua, banjir yang menggenang dalam jangka waktu lama, seperti yang terjadi saat ini. 

Menilik hal itu, banjir klaster pertama masih sering terjadi di Samarinda, meskipun volumenya mungkin berkurang di beberapa titik. Namun, banjir klaster kedua, yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Karang Mumus ditambah cuaca yang ekstrem.

Syaiful menjelaskan bahwa banjir yang menggenang saat ini disebabkan oleh dibukanya Bendungan Benanga. "Ketika bendungan dibuka, baik secara perlahan maupun signifikan, akan menimbulkan dampak yang luar biasa, terutama bagi penduduk di sekitar Sungai Karang Mumus," tuturnya.

Saiful menilai bahwa Pemkot Samarinda seharusnya fokus pada penanganan masalah di Bendungan Benanga. "Bendungan Benanga harus diperdalam secara signifikan, bukan hanya formalitas. Selain itu, area Bendungan juga perlu diperluas," tegasnya. 

Syaiful juga menyoroti pentingnya menjaga wilayah lingkungan di sekitar bendungan agar tidak dibuka untuk perumahan atau penambangan. "Penambangan batubara di sekitar waduk sangat berpengaruh terhadap kecepatan turunnya air ke waduk, dan akan menimbulkan lumpur tebal yang mengotori kualitas air," jelasnya.

Selain masalah Bendungan Benanga, Syaiful juga menyinggung soal tata ruang kota. Menurutnya, Pemkot Samarinda harus tegas dalam membatasi bahkan melarang pembangunan di wilayah resapan air, seperti rawa atau rapak. 

"Daerah rawa yang merupakan resapan air, terutama di sepanjang Sungai Karang Mumus, banyak yang ditimbun menjadi perumahan. Ini mempersempit ruang transit air saat hujan," ungkapnya. 

Saiful menyarankan agar Pemkot Samarinda membuat kebijakan yang mewajibkan pembangunan rumah panggung di daerah rawa, serta membangun jalan-jalan yang menggunakan tongkat atau tiang, seperti layover. 

"Dengan begitu, daerah rawa tetap terjaga sebagai resapan air, dan warga tetap bisa membangun rumah," jelasnya.

Syaiful juga menyoroti strategi penanganan drainase di Kota Samarinda. Menurutnya, Pemkot Samarinda harus memulai penanganan drainase dari muara pembuangan, bukan dari hulunya. 

"Contohnya, di Sungai Karang Mumus, penanganan drainase harus dimulai dari muara di daerah Selili, kemudian baru ke hulunya," jelasnya. 

Syaiful menilai bahwa penanganan banjir di Samarinda masih banyak PR-nya. "Banyak permasalahan yang harus diselesaikan, termasuk tata ruang kota dan penanganan banjir," ungkapnya. 

Syaiful optimis bahwa banjir di Samarinda bisa dikurangi, namun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Walaupun ada masa tambahan jabatan Andi Harun setelah terpilih kembali jadi Wali Kota Samarinda.

"Kewajiban Pemkot Samarinda adalah mengurangi dampak banjir, baik dari segi ketinggian, wilayah terdampak, maupun lamanya genangan," tegasnya. 

Syaiful juga menyarankan agar Pemkot Samarinda membentuk tim khusus untuk penanganan banjir, bukan hanya bersifat situasional. "Banjir ini harus ditangani secara terpadu dan komprehensif," pungkasnya.

(Sf/Rs)