Tenggarong - Satu rumah dan bagian dapur rumah warga lainnya di Jalan Poros Yos Sudarso, Dusun Margasari, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar) dilaporkan ambruk ke Sungai Mahakam akibat pergerakan tanah. 

Insiden tersebut terjadi pada Senin (31/8/2026) sekitar pukul 16.30 WITA. Kala itu, kondisi tanah di sekitar permukiman warga mengalami pergerakan hingga menyebabkan bagian bangunan perlahan bergeser dan ambruk ke sungai.

“Kemarin saya sudah perintahkan tim untuk melakukan peninjauan lapangan secara langsung karena ada runtuhan susulan,” ujar Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kukar, Muhammad Iriyanto, Rabu (2/9/2026).

Pergerakan tanah tersebut merupakan dampak lanjutan dari badan jalan yang sebelumnya mengalami amblas pada 15 Agustus 2026 lalu.

Menindaklanjuti insiden tersebut, Pemkab Kukar bersama Dinas PU, BPBD, Disperkim, PDAM, pemerintah kecamatan dan desa serta instansi terkait lainnya sempat melakukan peninjauan untuk memastikan kondisi warga dan bangunan di sekitar lokasi.

Dari hasil pemantauan, enam rumah yang berada di sisi darat dari badan jalan yang mengalami longsor masih relatif aman, namun tetap menjadi perhatian pemerintah.

Meski relatif aman, Iriyanto meminta warga yang berada di sekitar lokasi untuk meningkatkan kewaspadaan dan siap dievakuasi apabila kondisi dinilai membahayakan.

“Langkah pertama yang kami lakukan yakni memastikan keamanan penduduk di sekitar lokasi yang terdampak. Sebab, keselamatan mereka menjadi prioritas. Bahkan, BPBD sudah siap untuk melakukan evakuasi, termasuk menyiapkan tenda dan sebagainya,” terangnya.

Kini Pemkab Kukar terus berupaya berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian PU untuk penanganan permanen terhadap badan jalan yang mengalami longsor, mengingat ruas jalan tersebut berstatus jalan nasional dan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Pusat menangani pembangunan jalannya, sedangkan kami mencari jalan alternatif dan memastikan keselamatan warga sekitar. Selama pembangunan permanen berlangsung, akses masyarakat harus tetap dipikirkan,” tutur Iriyanto.

Ia memperkirakan pembangunan permanen membutuhkan waktu cukup lama karena diperlukan konstruksi yang mampu mengatasi persoalan pergerakan tanah di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemkab Kukar akan menggelar rapat terpadu bersama instansi terkait guna menentukan langkah penanganan lanjutan, termasuk memastikan pergerakan tanah apakah masih berlanjut atau sudah berhenti.

“Kita harus pastikan pergerakannya masih berlanjut atau berhenti sampai di situ. Itu yang harus kita pastikan agar masyarakat tetap aman,” tandasnya.

(Sf/Rs)