Cari disini...
Seputarfakta.com-Lisda -
Seputar Kaltim
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim). Jimmi. (foto:lisda/seputarfakta.com)
Sangatta - Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi menegaskan pembangunan jalan alternatif khusus untuk kendaraan operasional perusahaan tambang di Sangatta harus segera direalisasikan.
Ia menyebut perlu langkah cepat untuk mengurangi risiko kecelakaan, terutama akibat kendaraan besar milik perusahaan.
Ia menyampaikan pihak DPRD sudah mengadakan rapat bersama pemerintah dan perusahaan-perusahaan, khususnya yang beroperasi di Kecamatan Sangatta Utara.
Hasilnya, ada kesepakatan untuk menertibkan lalu lintas di sepanjang Jalan Yos Sudarso I hingga IV.
“Ada usulan jalur alternatif dari KM 5 ke arah Kabo, hasil pembahasan antara pemerintah dengan PT KPC. Jalur ini nantinya akan digunakan oleh kendaraan perusahaan,” ujar Jimmi.
Jalur ini direncanakan khusus untuk kendaraan besar, seperti truk dan bus karyawan perusahaan, agar tidak lagi lewat di jalan umum yang sering dipakai warga.
Namun, pembangunan jalan alternatif lain seperti ringroad masih belum selesai. Beberapa ruasnya belum tersambung, seperti dari Jalan APT Pranoto ke Jalan Abdullah Kenyamukan dan dari Jalan A W Syahrani ke Jalan Soekarno Hatta.
Meski begitu, masih ada jalur lain yang bisa digunakan sementara, yaitu Kanal 2. Jalur ini menghubungkan Jalan A W Syahrani ke Jalan Soekarno Hatta dan bisa dipakai untuk transportasi karyawan, pelajar dan pegawai.
“Dalam Kota Sangatta ada kendala di ringroad, tapi ada alternatif lain di Kanal 2, kiri kanannya bisa dipakai untuk angkutan transportasi karyawan atau anak sekolah atau pegawai yang menuju Jalan Soekarno Hatta," tambahnya.
Selain itu, Jimmi juga menyoroti kebiasaan bus perusahaan yang sering berhenti sembarangan saat menurunkan karyawan. Hal ini dianggap membahayakan dan tidak sesuai dengan titik pemberhentian yang telah ditentukan.
“Kadang sopir turunkan karyawan bukan di titik halte. Ini harus dibenahi karena bisa berbahaya,” pungkasnya.
DPRD berharap solusi ini bisa segera dijalankan agar lalu lintas di Sangatta lebih tertib dan aman bagi masyarakat.
(Sf/Lo)
Tim Editorial
Cari disini...
Seputarfakta.com-Lisda -
Seputar Kaltim
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim). Jimmi. (foto:lisda/seputarfakta.com)
Sangatta - Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi menegaskan pembangunan jalan alternatif khusus untuk kendaraan operasional perusahaan tambang di Sangatta harus segera direalisasikan.
Ia menyebut perlu langkah cepat untuk mengurangi risiko kecelakaan, terutama akibat kendaraan besar milik perusahaan.
Ia menyampaikan pihak DPRD sudah mengadakan rapat bersama pemerintah dan perusahaan-perusahaan, khususnya yang beroperasi di Kecamatan Sangatta Utara.
Hasilnya, ada kesepakatan untuk menertibkan lalu lintas di sepanjang Jalan Yos Sudarso I hingga IV.
“Ada usulan jalur alternatif dari KM 5 ke arah Kabo, hasil pembahasan antara pemerintah dengan PT KPC. Jalur ini nantinya akan digunakan oleh kendaraan perusahaan,” ujar Jimmi.
Jalur ini direncanakan khusus untuk kendaraan besar, seperti truk dan bus karyawan perusahaan, agar tidak lagi lewat di jalan umum yang sering dipakai warga.
Namun, pembangunan jalan alternatif lain seperti ringroad masih belum selesai. Beberapa ruasnya belum tersambung, seperti dari Jalan APT Pranoto ke Jalan Abdullah Kenyamukan dan dari Jalan A W Syahrani ke Jalan Soekarno Hatta.
Meski begitu, masih ada jalur lain yang bisa digunakan sementara, yaitu Kanal 2. Jalur ini menghubungkan Jalan A W Syahrani ke Jalan Soekarno Hatta dan bisa dipakai untuk transportasi karyawan, pelajar dan pegawai.
“Dalam Kota Sangatta ada kendala di ringroad, tapi ada alternatif lain di Kanal 2, kiri kanannya bisa dipakai untuk angkutan transportasi karyawan atau anak sekolah atau pegawai yang menuju Jalan Soekarno Hatta," tambahnya.
Selain itu, Jimmi juga menyoroti kebiasaan bus perusahaan yang sering berhenti sembarangan saat menurunkan karyawan. Hal ini dianggap membahayakan dan tidak sesuai dengan titik pemberhentian yang telah ditentukan.
“Kadang sopir turunkan karyawan bukan di titik halte. Ini harus dibenahi karena bisa berbahaya,” pungkasnya.
DPRD berharap solusi ini bisa segera dijalankan agar lalu lintas di Sangatta lebih tertib dan aman bagi masyarakat.
(Sf/Lo)