Cari disini...
Seputar Kaltim
Potret ASN di PPU saat Apel pagi (Dok: Humassetkabppu)
Penajam - Pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2025 di Penajam Paser Utara (PPU) belum ditetapkan meski sudah memasuki akhir tahun.
Plt Kepala BKPSDM PPU, Ainie mengatakan pemerintah daerah (pemda) tengah memprioritaskan pengangkatan ribuan honorer menjadi PPPK paruh waktu.
“Untuk seleksi PPPK 2025 belum ada wacana karena kita saat ini sedang fokus menyelesaikan PPPK paruh waktu,” ucap Ainie, Senin (6/10/2025).
Tercatat, 1.798 honorer akan diangkat pemda menjadi PPPK paruh waktu. Tapi peralihan status honorer dilakukan secara bertahap, sehingga pemda berkomitmen akan menyelesaikan pengangkatan itu secepatnya.
Kini pemda tengah mengusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai bentuk jaminan status bagi ribuan honorer tersebut.
Ia berharap proses penetapan NIP dari BKN dapat rampung dalam waktu dekat agar para honorer yang baru diangkat memiliki motivasi untuk bekerja dan bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita berharap PPPK, baik yang penuh waktu dan paruh waktu semakin termotivasi, sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalan optimal,” tandasnya.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Potret ASN di PPU saat Apel pagi (Dok: Humassetkabppu)
Penajam - Pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2025 di Penajam Paser Utara (PPU) belum ditetapkan meski sudah memasuki akhir tahun.
Plt Kepala BKPSDM PPU, Ainie mengatakan pemerintah daerah (pemda) tengah memprioritaskan pengangkatan ribuan honorer menjadi PPPK paruh waktu.
“Untuk seleksi PPPK 2025 belum ada wacana karena kita saat ini sedang fokus menyelesaikan PPPK paruh waktu,” ucap Ainie, Senin (6/10/2025).
Tercatat, 1.798 honorer akan diangkat pemda menjadi PPPK paruh waktu. Tapi peralihan status honorer dilakukan secara bertahap, sehingga pemda berkomitmen akan menyelesaikan pengangkatan itu secepatnya.
Kini pemda tengah mengusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai bentuk jaminan status bagi ribuan honorer tersebut.
Ia berharap proses penetapan NIP dari BKN dapat rampung dalam waktu dekat agar para honorer yang baru diangkat memiliki motivasi untuk bekerja dan bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita berharap PPPK, baik yang penuh waktu dan paruh waktu semakin termotivasi, sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalan optimal,” tandasnya.
(Sf/Lo)