Penajam — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor mengusulkan penerapan kebijakan fiskal afirmatif kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (4/11/2025).

Usulan ini disampaikan karena PPU merupakan salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga perlu adanya perlakuan khusus dari pemerintah pusat agar mampu mengimbangi percepatan pembangunan yang berjalan di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

“PPU memerlukan dukungan fiskal yang proporsional dan afirmatif agar mampu mengimbangi laju pembangunan IKN. Kami berharap Kemenkeu dapat memberikan skema khusus yang memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama untuk mendukung peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik,” ujarnya, Rabu (5/11/2025).

Mudyat menegaskan regulasi dan kebijakan fiskal afirmatif diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, termasuk sektor pendidikan, kesehatan dan tata ruang wilayah yang terintegrasi dengan IKN.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan IKN dan sekitarnya.

“Sinergi antara Pemkab PPU dengan pemerintah menjadi kunci dalam memastikan pembangunan IKN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” terangnya.

Mudyat berharap audiensi yang dilakukan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi kebijakan fiskal antara daerah penyangga IKN dan Kemenkeu, serta mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Kaltim.

(Sf/Lo)