Samarinda - Wacana politik nasional terkait usulan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota dikembalikan pemilihannya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai beragam tanggapan.

Wacana itu muncul kembali pada perayaan ulang tahun ke-61 Partai Golkar di Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut bahwa ongkos politik sudah semakin mahal dan hanya menambah jejak politik uang di masyarakat.

Menanggapi isu yang sempat dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, memberikan respons yang diplomatis dan tegas terkait posisi pemerintah daerah.

Dalam wawancaranya, Gubernur Rudy Mas'ud menegaskan bahwa perdebatan mengenai mekanisme pemilihan, apakah secara langsung oleh rakyat atau melalui DPRD, sepenuhnya merupakan ranah regulasi di tingkat pusat. 

Ia menyerahkan bola panas pembahasan tersebut kepada Pemerintah Pusat dan pembuat undang-undang.

"Itu tentu ada aturannya, ada undang-undangnya. Biar nanti pemerintah pusat yang membahas itu. Apakah nanti pemilihan secara langsung ataupun melalui DPRD, kita serahkan kepada pemerintah pusat," ujar Rudy Mas'ud.

Ketika didesak lebih lanjut oleh awak media mengenai sikap pribadinya apakah setuju atau tidak dengan wacana pengembalian mandat pemilihan ke DPRD Gubernur Rudy memilih untuk tidak berpolemik.

Ia menekankan sikap loyalitas pemerintah daerah terhadap keputusan nasional. Bagi Pemerintah Provinsi Kaltim, mekanisme apa pun yang diputuskan nantinya tidak menjadi masalah, asalkan memiliki landasan hukum yang jelas.

"Intinya apa saja nggak ada masalah. Kami akan mendukung apapun kebijakan daripada pemerintah pusat," tegasnya.

(Sf/Rs)