Balikpapan – Wakil Wali Kota Balikpapan terpilih, Bagus Susetyo menanggapi beredarnya kabar mengenai kemungkinan penundaan pelantikan wali kota dan wakil wali Kota Balikpapan yang dijadwalkan pada 10 Februari 2025.

la menyatakan bahwa informasi ini masih simpang siur dan belum ada kepastian resmi terkait penundaan tersebut.

Menurut Bagus, dirinya mendengar melalui media nasional bahwa pelantikan Gubernur DKI Jakarta dijadwalkan pada 7 Februari 2025 dapat mempengaruhi jadwal pelantikan serentak gubernur, bupati, dan wali kota, termasuk di Kaltim.

“Jika ada gugatan yang masih belum selesai, kemungkinan pelantikan di Kaltim bisa tertunda, tergantung pada keputusan hukum yang ada,” ujar Bagus kepada media, Kamis (16/1/2025).

Bagus menyampaikan, bahwa pelantikan bisa dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri atau pejabat yang berwenang jika persyaratan hukum telah dipenuhi. Namun, ia menekankan bahwa hal ini belum jelas dan masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

Meski ada ketidakpastian mengenai tanggal pelantikan, Bagus menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu rencana kerja Pemerintah Kota Balikpapan.

“Kami tetap fokus pada program-program pembangunan yang sudah direncanakan, untuk memastikan kota ini terus berkembang dengan baik," terangnya.

Ia juga mengajak masyarakat Balikpapan untuk memberikan dukungan dan doa, agar proses pelantikan dapat berjalan lancar dan mereka dapat segera memimpin kota.

“Mari bersama-sama membangun Balikpapan, dengan memberikan masukan yang positif dan konstruktif. Kami sepakat Balikpapan harus menjadi pintu gerbang utama yang nyaman untuk semua,” tambahnya.

Terkait dengan program kerja setelah pelantikan, Bagus menyebutkan bahwa tidak ada konsep 100 hari kerja dalam kepemimpinan mereka. Sejak hari pertama dilantik, mereka akan langsung menanggapi isu-isu prioritas seperti peningkatan layanan BPJS, penanganan banjir, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah.

“Mari beri kami waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah mendesak ini. Kami sudah menyiapkan solusi untuk masalah banjir, air bersih, dan sampah,” tegasnya.

Bagus juga menyoroti pentingnya menjalin hubungan yang lebih baik dengan pemerintah pusat, mengingat Balikpapan sebagai bagian dari kawasan yang mendukung Ibu Kota Negara (IKN).

IIa menekankan pentingnya dukungan dari DPR RI, DPRD Provinsi Kaltim, serta sektor swasta dalam mempercepat pembangunan kota.

"Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, sangat diperlukan. Kami akan memanfaatkan aset-aset kota untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan," pungkasnya.

(Sf/Rs)