Samarinda - Apakah masih ingat dengan pernyataan fenomenal eks Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor, saat menjawab Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)? "Lebih bagus SiLPA daripada dikorupsi," tegasnya kala itu. 

Pernyataan tersebut menjadi punchline paling menohok dalam Debat Perdana Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim pada Oktober 2024.

Kini, punchline tersebut berbalik menjadi sorotan bagi pemerintahan baru Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Saat ini sudah pertengahan Desember, dan batas penyerapan anggaran tahun 2025 tinggal menghitung hari, yakni 31 Desember. 

Janji kampanye Rudy-Seno untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dan menggenjot pembangunan kini memasuki masa pembuktian.

Pada masa akhir jabatan Isran Noor dan Hadi Mulyadi, Rudy Mas’ud kerap menyoroti tingginya SiLPA APBD Kaltim, yang terakhir mencapai lebih dari Rp2 triliun pada tahun 2022. 

Angka fantastis itu dianggap Rudy sebagai bukti bahwa pemerintah Isran-Hadi tidak memiliki program yang jelas sehingga anggaran besar justru menyisakan pengangguran yang tinggi, mencapai 5,31 persen saat itu.

"Sayang sekali, dengan anggaran yang begitu besar. Kasihan masyarakat jika tidak dapat merasakan anggaran tersebut, bahkan SiLPA-nya mencapai triliunan," kritik Rudy Mas’ud kala itu. 

Kritik keras inilah yang memicu jawaban kontroversial dari Isran Noor. "Lebih bagus SiLPA daripada dikorupsi," ujar Isran.

Dengan SiLPA yang besar, ekspektasi publik terhadap pemerintahan Rudy-Seno untuk menekan angka SiLPA dan memastikan anggaran terserap optimal pun tinggi.

Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, realisasi penyerapan APBD Kaltim masih menjadi pertanyaan. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, angkat bicara mengenai perkembangan penyerapan.

Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa hingga pekan kedua Desember, serapan fisik anggaran baru mencapai 83 persen, sementara serapan keuangan masih di angka 75 persen. 

Angka ini tentu masih bergerak karena masih banyak proses pembayaran Langsung (LS) dan paket pekerjaan yang akan diselesaikan hingga batas akhir 31 Desember.

"Belum (ada angka SiLPA fix), karena menunggu sampai tanggal 31, setelah semua melaporkan selesai pekerjaannya, baru kita bisa dapatkan berapa fix ya angka SiLPA kita," jelas Sri Wahyuni kepada awak media di Samarinda, Selasa (16/12/2025).

Mengenai target, Sri Wahyuni mengatakan Pemprov telah berupaya menekan SiLPA seminimal mungkin. Namun, ia mengakui adanya faktor-faktor yang tak terhindarkan.

"Kita telah berupaya, tapi ada banyak faktor tentu ketika pekerjaan itu tidak bisa dilakukan. Kemudian ada sisa lelang juga, ada efisiensi juga yang ini membuat kita memang akan menyisakan SiLPA," ujarnya.

Ia menambahkan, data yang dimiliki saat ini masih bersifat mingguan dan tentatif. Angka final SiLPA baru akan disampaikan setelah proses tutup buku. 

Sementara itu, saat ditanya mengenai kendala spesifik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sri Wahyuni menyebut kendala utama adalah adanya kegiatan yang memang tidak bisa dilaksanakan.

(Sf/Rs)