Samarinda - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya merilis hasil investigasi terkait dugaan makanan basi di SMAN 13 Samarinda yang viral beberapa waktu lalu. 

Makanan tersebut merupakan bagian dari program Makanan Bergizi (MBG) yang disalurkan melalui Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) Sungai Pinang.

Setelah melakukan klarifikasi langsung di lokasi, Dinkes Kaltim menemukan bahwa makanan yang dikeluhkan siswa bukan karena basi, melainkan ada kesalahpahaman. 

Tenaga Sanitasi Lingkungan Dinkes Kaltim, Carla, menjelaskan timnya telah mengunjungi sekolah dan mengklarifikasi langsung kepada guru yang mengawasi pembagian makanan.

"Kami mendapatkan informasi awal dari guru yang melakukan pengecekan langsung, yakni dengan melihat dan merasakan makanan tersebut," kata Carla di Kantor Dinkes Kaltim, Samarinda, Jum’at (19/9/2025)

Guru menyampaikan bahwa rasa makanan kurang baik dan ada bau tertentu, namun Clara mengatakan bahwa itu tidak bisa disimpulkan makanan yang basi.

Kombinasi ayam rebus dengan bumbu asam manis ini, kata Carla, bisa menimbulkan bau yang kurang nyaman, terutama jika makanan masih panas dan tertutup rapat. Hal ini berbeda dengan indikasi nyaman, terutama jika makanan masih panas dan tertutup rapat. Hal ini berbeda dengan indikasi makanan basi.

Dinkes Kaltim juga membandingkan temuan ini dengan kondisi di dua sekolah lain yang menerima program serupa, yaitu SMA dan SMP. Dari kedua sekolah tersebut, tidak ada keluhan sama sekali. Tim juga menanyakan apakah ada keluhan sakit setelah mengonsumsi makanan, dan tidak ditemukan keluhan berarti.

Terkait laporan dari orang tua yang disampaikan pada hari Minggu, padahal makanan diberikan pada hari Kamis, Dinkes Kaltim menilai rentang waktu tersebut terlalu jauh. Proses pengelolaan dan penyajian makanan sendiri hanya berlangsung singkat, kurang dari empat jam, sehingga kemungkinan basi sangat kecil.

"Kami juga mengecek di SPPG dan menemukan bahwa tempat tersebut telah memenuhi persyaratan setelah diinspeksi tim puskesmas. Secara keseluruhan, SOP pengelolaan makanan sudah diterapkan dengan baik," tuturnya.

Meskipun begitu, ada satu hal yang menjadi catatan, yaitu terkait penundaan pelatihan penjamah makanan di Kota Samarinda. Pelatihan ini diharapkan dapat segera dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penanganan makanan di masa mendatang.

"Kami berharap hal ini menjadi perhatian serius bagi seluruh SPPG agar tidak terjadi kejadian serupa seperti di daerah lain," tegas Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin.

(Sf/Rs)