Cari disini...
Seputar Kaltim
Ketua KKMP Lempake, Adung KS Utomo. (Foto: Maulana/seputarfakta.com)
Samarinda - Inisiatif untuk memangkas rantai pasok gas LPG 3 kg di Lempake, Samarinda, menghadapi hambatan besar.
Koperasi Merah Putih Lempake (KKMP Lempake) yang digadang-gadang sebagai koperasi percontohan (mock up) di Kalimantan Timur, kini justru terpuruk.
Investasi sebesar Rp27 juta yang mereka tanamkan untuk fasilitas penjualan gas bersubsidi tak bisa digunakan karena tidak mendapat pasokan dari PT Pertamina Patra Niaga.
Ketua KKMP Lempake, Adung KS Utomo, mengungkapkan kekecewaannya. Awalnya, koperasi mereka didorong oleh sejumlah BUMN, termasuk Pertamina, untuk menjadi percontohan. Namun, setelah persiapan matang dan investasi besar, mereka justru terbentur aturan baru.
"Kami sangat menyayangkan. Awalnya kami didorong menjadi koperasi percontohan untuk Kalimantan Timur. Teman-teman BUMN datang berbondong-bondong dan mengangkat kami untuk menjadi koperasi mock up," kata Adung.
Ia menjelaskan, di awal, KKMP Lempake ditunjuk sebagai pangkalan LPG. Namun, saat hari peluncuran, status itu diubah menjadi sub-pangkalan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM. Akibatnya, operasi mereka hanya berjalan sekitar tiga sampai empat pekan setelah peluncuran.
"Investasi kami untuk memenuhi kebutuhan gas di wilayah koperasi lumayan besar, sekarang nganggur, mangkrak, nggak bisa dimanfaatkan karena kami tidak mendapatkan suplai dari Pertamina Patra Niaga untuk LPG yang tiga kilo," keluhnya.
Investasi senilai Rp27 juta tersebut digunakan untuk membeli tabung gas dan segala perlengkapannya. Adung menegaskan, dana tersebut merupakan uang koperasi sendiri.
"Sampai saat ini KKMP Lempake belum pernah mendapatkan kucuran dana sepeser pun dari pemerintah maupun bank Himbara," ungkapnya.
Menurut Adung, dukungan yang diberikan pemerintah hanya sebatas saat persiapan peluncuran. Setelah acara berlangsung, dukungan dari BUMN justru tidak sesuai harapan.
"Bicara di awal bahwa konsinyasi bisa dijalankan, namun ternyata pasca-launching konsinyasi tidak lagi bisa dijalankan. Ini juga menjadi salah satu kendala kami," imbuhnya.
Selain masalah pasokan, KKMP Lempake juga menghadapi kendala lain terkait profit sharing atau bagi hasil dengan pangkalan gas.
Adung menyayangkan, risiko yang ditanggung koperasi, seperti kebocoran, kehilangan tabung, atau pencurian, tidak diperhitungkan dalam skema bagi hasil tersebut.
Meskipun menghadapi berbagai rintangan, Adung menegaskan komitmen pengurus dan pengawas KKMP Lempake untuk tetap bertahan.
"Karena kami sudah ditunjuk menjadi koperasi percontohan se-Kalimantan Timur, kami harus tetap survive," tutupnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Ketua KKMP Lempake, Adung KS Utomo. (Foto: Maulana/seputarfakta.com)
Samarinda - Inisiatif untuk memangkas rantai pasok gas LPG 3 kg di Lempake, Samarinda, menghadapi hambatan besar.
Koperasi Merah Putih Lempake (KKMP Lempake) yang digadang-gadang sebagai koperasi percontohan (mock up) di Kalimantan Timur, kini justru terpuruk.
Investasi sebesar Rp27 juta yang mereka tanamkan untuk fasilitas penjualan gas bersubsidi tak bisa digunakan karena tidak mendapat pasokan dari PT Pertamina Patra Niaga.
Ketua KKMP Lempake, Adung KS Utomo, mengungkapkan kekecewaannya. Awalnya, koperasi mereka didorong oleh sejumlah BUMN, termasuk Pertamina, untuk menjadi percontohan. Namun, setelah persiapan matang dan investasi besar, mereka justru terbentur aturan baru.
"Kami sangat menyayangkan. Awalnya kami didorong menjadi koperasi percontohan untuk Kalimantan Timur. Teman-teman BUMN datang berbondong-bondong dan mengangkat kami untuk menjadi koperasi mock up," kata Adung.
Ia menjelaskan, di awal, KKMP Lempake ditunjuk sebagai pangkalan LPG. Namun, saat hari peluncuran, status itu diubah menjadi sub-pangkalan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM. Akibatnya, operasi mereka hanya berjalan sekitar tiga sampai empat pekan setelah peluncuran.
"Investasi kami untuk memenuhi kebutuhan gas di wilayah koperasi lumayan besar, sekarang nganggur, mangkrak, nggak bisa dimanfaatkan karena kami tidak mendapatkan suplai dari Pertamina Patra Niaga untuk LPG yang tiga kilo," keluhnya.
Investasi senilai Rp27 juta tersebut digunakan untuk membeli tabung gas dan segala perlengkapannya. Adung menegaskan, dana tersebut merupakan uang koperasi sendiri.
"Sampai saat ini KKMP Lempake belum pernah mendapatkan kucuran dana sepeser pun dari pemerintah maupun bank Himbara," ungkapnya.
Menurut Adung, dukungan yang diberikan pemerintah hanya sebatas saat persiapan peluncuran. Setelah acara berlangsung, dukungan dari BUMN justru tidak sesuai harapan.
"Bicara di awal bahwa konsinyasi bisa dijalankan, namun ternyata pasca-launching konsinyasi tidak lagi bisa dijalankan. Ini juga menjadi salah satu kendala kami," imbuhnya.
Selain masalah pasokan, KKMP Lempake juga menghadapi kendala lain terkait profit sharing atau bagi hasil dengan pangkalan gas.
Adung menyayangkan, risiko yang ditanggung koperasi, seperti kebocoran, kehilangan tabung, atau pencurian, tidak diperhitungkan dalam skema bagi hasil tersebut.
Meskipun menghadapi berbagai rintangan, Adung menegaskan komitmen pengurus dan pengawas KKMP Lempake untuk tetap bertahan.
"Karena kami sudah ditunjuk menjadi koperasi percontohan se-Kalimantan Timur, kami harus tetap survive," tutupnya.
(Sf/Rs)