Samarinda - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak cepat merespons rentetan insiden kapal tongkang yang menabrak pilar jembatan di sepanjang Sungai Mahakam. 

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud menegaskan pihaknya segera melakukan evaluasi total terhadap tata kelola alur pelayaran untuk mencegah insiden serupa terulang.

Ini disampaikan Rudy usai menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda, serta Sekretaris Daerah pada Senin (5/1/2026).

Gubernur menyoroti frekuensi kecelakaan yang dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. Tercatat, insiden di Jembatan Mahulu kembali terjadi pada awal tahun ini, yakni 3 dan 4 Januari. 

Padahal insiden serupa baru saja terjadi pada 23 Desember 2025, belum termasuk insiden yang pernah menimpa Jembatan Mahakam sebelumnya.

"Insiden jembatan atau aset daerah ini sering sekali terjadi. Kita sedang mengatur mitigasi untuk meminimalisir kejadian serupa. Karena di atas jembatan ada manusia yang melintas, keselamatan masyarakat harus dijaga," tegas Rudy.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah kondisi Sungai Mahakam yang dinilai makin sempit akibat padatnya lalu lintas kapal pengangkut hasil bumi yang berukuran besar. Masalah diperparah dengan kapal-kapal yang tambat tidak beraturan dari hulu hingga hilir.

Sebagai solusi konkret, Pemprov Kaltim bersama instansi terkait merencanakan pembangunan area labuh atau rest area khusus bagi kapal tongkang.

"Besok kami akan rapat teknis lanjutan dengan KSOP, navigasi dan PUPR untuk membangunkan areal-areal, rest area untuk kapal tongkang berlabuh. Jadi tidak memenuhi dan mengganggu alur pelayaran," jelasnya.

Pemprov Kaltim berkomitmen memperbaiki sarana dan prasarana (sapras) keselamatan di bawah jembatan agar sesuai dengan standar internasional terkait keamanan pelayaran. 

Aturan ini akan mencakup seluruh aset vital, mulai dari Jembatan Mahulu, Jembatan Mahkota, Jembatan Kutai Kartanegara, hingga Jembatan Kembar.

(Sf/Lo)