Samarinda – Akademisi sekaligus pengamat hukum tata negara Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah atau yang akrab disapa Castro, menilai insiden dugaan tindakan tidak pantas ajudan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud terhadap mahasiswa menjadi momentum untuk mengevaluasi cara kepemimpinan dalam menyikapi kritik dan perbedaan pandangan. 

Menurutnya, persoalan tersebut tidak semestinya berhenti pada tindakan individu ajudan, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya sikap terbuka serta perlindungan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik.

Castro menilai, sikap orang-orang di sekitar pemimpin perlu menjadi perhatian ketika berhadapan dengan masyarakat yang memiliki pandangan berbeda. 

Ia mengaitkan insiden yang melibatkan ajudan Rudy dengan cara gubernur menyikapi kritik dari mahasiswa dan kalangan media.

“Dia cenderung tidak mau menerima perbedaan pandangan, dia cenderung mempersekusi teman-teman yang aksi, bahkan teman-teman media dan wartawan kan itu sering kali mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sebenarnya tidak layak dan tidak pantas,” ujar Castro, Selasa (20/10/2026).

Menurut dia, tindakan ajudan yang dinilainya tidak pantas turut memunculkan pertanyaan mengenai karakter kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. 

Namun, penilaian tersebut merupakan pandangan Castro terhadap pola hubungan antara pemimpin, pengawalnya, dan masyarakat yang menyampaikan kritik.

“Jadi kalau kemudian ajudannya itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas pula, saya kira itu mencerminkan bagaimana watak dan karakter gubernurnya,” ungkapnya.

Castro juga menekankan pentingnya sikap kepala daerah dalam merespons situasi yang melibatkan masyarakat. 

Baginya, pemimpin tidak hanya dituntut menjalankan pemerintahan, tetapi juga perlu menunjukkan sikap yang menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Ia menilai, mahasiswa yang menyampaikan aspirasi maupun wartawan yang melakukan peliputan harus memperoleh perlakuan yang layak. 

Perbedaan pandangan, menurutnya, tidak seharusnya menjadi alasan bagi siapa pun untuk melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap mereka.

“Kalau orasi atau merespons situasi itu, karena tidak pantas banget buat teman-teman yang aksi, itu menandakan bahwa inilah cermin dan watak atau karakternya gubernur,” tuturnya.

Lebih lanjut, Castro menyoroti pentingnya perlindungan terhadap setiap orang yang datang ke lingkungan pemerintahan. 

Ia menilai relasi antara pejabat dan masyarakat harus dibangun dengan penghormatan terhadap hak menyampaikan aspirasi, termasuk ketika kritik yang disampaikan tidak sejalan dengan pandangan pemerintah.

“Bagaimana relasi dan perlindungan terhadap siapa pun yang datang ke tempatnya, mau teman-teman yang aksi, mau teman-teman media dan lain sebagainya,” pungkas Castro.

(Sf/Rs)