Samarinda - Kesejahteraan guru honorer di Kalimantan Timur mendapat angin segar tepat di Hari Guru Nasional 2025. Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Gubernur Rudy Mas’ud berkomitmen kuat untuk menaikkan insentif guru, bahkan menargetkan angka fantastis hingga Rp1 juta per bulan di masa mendatang.

Saat ditemui usai Upacara Hari Guru Nasional, Selasa (25/11/2025), Gubernur Rudy Mas’ud mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi yang diberikan Pemprov Kaltim kepada para pahlawan tanpa tanda jasa.

Saat ini, guru honorer di Kaltim sudah menikmati insentif sebesar Rp500.000 per bulan yang berasal dari APBD Kaltim. Angka ini jauh melampaui insentif dari Pusat yang baru berada di kisaran Rp300.000.

"Alhamdulillah, terima kasih guru-guru semuanya. Kalau dari Pusat baru Rp300.000, kita sudah dapat Rp500.000," ujar Rudy Mas'ud.

Tidak berhenti di situ, Gubernur Rudy Mas'ud yang dikenal dengan sapaan akrab Harum ini menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan guru menjadi prioritas utama.

“Sebenarnya target kita adalah, mudah-mudahan, bisa paling tidak Rp1 juta,” tegas Rudy. 

Ia menambahkan, realisasi target ini sangat bergantung pada kecukupan APBD Kaltim, namun komitmen untuk memuliakan guru sudah menjadi garis kebijakan.

"Satu-satunya yang bisa memutus rantai kemiskinan dan kebodohan kita ini tentunya adalah pendidikan. Kalau ingin pendidikan kita baik, maka kualitas guru kita harus baik," pungkas Rudy Mas'ud.

Di sisi lain, Ketua PGRI Kaltim, Yonathan Palinggi, menggarisbawahi bahwa peningkatan kesejahteraan harus sejalan dengan perlindungan profesi guru, terutama di tengah maraknya kasus hukum yang melibatkan pendidik.

Yonathan Palinggi menyebut bahwa PGRI Kaltim telah menyiapkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) untuk mendampingi para guru.

"Kita mengharapkan guru-guru ini punya peran yang sangat strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tanpa terganggu apapun juga," jelas Yonathan.

Ia juga mengungkapkan bahwa PGRI sudah memiliki Memorandum of Understanding (MOU) dengan Kapolri yang turunannya sampai ke Polda dan Polres. MOU ini bertujuan agar persoalan yang melibatkan guru tidak langsung berujung pada proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Kalau bisa, di internal PGRI diselesaikan dulu lewat LKBH. Kita juga punya Dewan Kehormatan Guru (DKG) namanya," ungkapnya.

Yonathan Palinggi berharap perhatian terhadap guru, baik dari segi insentif maupun perlindungan hukum, akan mendukung target Gubernur Rudy Mas'ud menjadikan Kaltim sebagai Barometer Pendidikan Nasional.

(Sf/Rs)