Samarinda - Dinas Pariwisata Kalimantan Timur (Kaltim) berupaya memaksimalkan pengembangan desa wisata dengan menjalin kerja sama bersama berbagai pihak, di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini.

Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menjelaskan bahwa pihaknya terus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung penguatan dan pengembangan desa wisata.

"Kami terus berkolaborasi dan membangun kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk mendukung penguatan serta pengembangan desa wisata yang ada di Kalimantan Timur," ujar Ririn saat ditemui di Samarinda, Kamis (28/8/2025).

Ririn menjelaskan, pembagian kewenangan dalam pengembangan desa wisata sudah diatur. 

Untuk desa wisata tahap rintisan menuju berkembang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten-kota. 

Sementara itu, pengembangan dari tahap berkembang ke tahap maju menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. 

Sedangkan untuk desa wisata maju ke mandiri, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Kemenparekraf).

"Beberapa OPD kita libatkan sebagai sistem pendukung seperti Dinas PUPR, Dinas Kehutanan, DLH, dan lain sebagainya yang relevan dalam pengembangan desa wisata. Selain itu, kerja sama juga dibangun dengan perbankan, BUMN, dan pelaku usaha," tegas Ririn.

Ia menargetkan, minimal ada lima desa wisata yang mengalami peningkatan status setiap tahun. 

Ririn mencontohkan, di Kutai Timur, ada satu desa wisata yang kini berada pada tahap berkembang dan ditargetkan naik status menjadi desa wisata maju.

"Di Kutai Timur, misalnya, kami bisa bekerja sama dengan perusahaan seperti KPC, serta perusahaan lain seperti Bayan, Pertamina Hulu, dan lain-lain," tambahnya.

Ririn menilai, dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini, kesamaan persepsi dari tingkat pusat ke daerah juga menjadi hal penting. 

"Kita harus duduk bersama terlebih dahulu, menyamakan persepsi," pungkasnya.

(Sf/Rs)