Samarinda - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) membeberkan konten politik dan hukum menjadi konten internet berita yang paling sering diakses di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), setelah konten kesehatan yang menduduki peringkat pertama. 

Sekretaris Umum APJII, Zulfadly Syam mengatakan bahwa tahun 2024 ini mengalami peningkatan mencapai 41,07 persen. Hal ini ditandai dengan adanya kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak.

"Peningkatan ini karena memang berpapasan dengan pemilu, berbeda pada tahun sebelumnya pencarian hanya di angka 33 persen, naik sebanyak 8,02 persen," ungkap Zul saat acara jumpa pers di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Samarinda, Rabu (3/4/2024).

Namun, ia menyayangkan dengan tingkat pengakses konten politik paling banyak, namun tingkat penyebaran hoaks juga tak kalah tinggi. Menurutnya politik menjadi sasaran utama para buzzer untuk menyebarkan hoaks.

"Politik menjadi kategori informasi hoaks yang sering ditemui dan yang paling tinggi di Kaltim dengan perolehan 48.44 persen, tapi bagaimana kesadaran masyarakat ini bisa menangkal berita hoaks tersebut," bebernya.

Menurutnya, agar ini tidak terlalu memakan dampak terlalu luas. Ia mengharapkan masyarakat Kaltim tau cara menangkal berita hoaks tersebut. Ia pun menjabarkan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Kaltim ketika menemui berita hoaks.

"Tapi masyarakat sudah pintar dan tingkat literasi sudah baik di Kaltim, ketika melihat informasi hoaks, masyarakat Kaltim bertanya ke kerabat dan teman, ada juga yang melakukan verifikasi dari sumber terpercaya," paparnya.

Mengenai itu, Kepala Dskominfo Kaltim, Muhammad Faisal mengakui indeks literasi digital sudah sangat meningkat, bahkan menduduki peringkat tiga se-Indonesia.

"Kenapa hoaks politik paling tinggi, karena ada momentum musiman, nanti setelah pemilu hoaks politik itu hilang dengan sendirinya," ujar Faisal.

Ia mengatakan bahwa solusi yang harus ditekankan di masyarakat adalah mengedepankan kesadaran terhadap hoaks. Ia juga meminta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lainnya dengan konten.

"Pertama kalau secara hukum itu masuk pidana, kedua secara agama itu fitnah, jadi kalau menemukan berita hoaks saring dulu sebelum share," tutupnya.

(Sf/Rs)