Samarinda – Inflasi Kota Samarinda yang telah mencapai 3,42 persen menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
 
Angka tersebut dinilai sudah berada pada level waspada atau "lampu kuning", sehingga pemerintah daerah diminta segera mengoptimalkan berbagai program pengendalian harga dan stimulus ekonomi yang telah dianggarkan guna menahan laju kenaikan harga kebutuhan masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan pemerintah kota melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memicu kenaikan inflasi, sekaligus memastikan langkah konkret untuk menekan dampaknya terhadap masyarakat.

“Yang terpenting sekarang adalah apa yang akan dilakukan pemerintah dalam menanggulangi inflasi ini. Tentunya harus ada stimulus-stimulus yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Iswandi, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, TPID yang terdiri dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, dan unsur perbankan memiliki peran penting dalam memetakan sumber utama penyumbang inflasi di Kota Tepian.

Ia menjelaskan, selama ini sejumlah komoditas pangan seperti minyak goreng, ikan, dan cabai kerap menjadi penyumbang inflasi terbesar. 

Namun, kondisi saat ini juga dipengaruhi faktor lain, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi mendorong kenaikan biaya distribusi dan harga barang di pasaran.

“Samarinda punya TPID yang terdiri dari beberapa OPD, termasuk pihak perbankan. Biasanya kalau inflasi naik, ada sektor-sektor yang menjadi penyumbang terbesar. Bisa dari minyak, ikan, cabai dan kebutuhan pokok lainnya,” ungkapnya.

Iswandi menilai kenaikan harga BBM yang terjadi belakangan ini patut menjadi perhatian karena berpotensi memberikan efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi.

“Belakangan ini ada kenaikan harga BBM. Saya rasa itu juga menyumbang inflasi cukup besar. Karena ketika biaya energi naik, otomatis biaya distribusi dan harga barang ikut terdorong naik,” tuturnya.

Untuk itu, Komisi II DPRD Kota Samarinda akan menunggu hasil evaluasi TPID guna mengetahui secara rinci komoditas maupun sektor yang paling dominan memicu kenaikan inflasi di daerah.

Di sisi lain, Iswandi mengingatkan bahwa sejumlah program pengendalian inflasi sebenarnya telah tersedia dan memiliki dukungan anggaran. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak menunda pelaksanaannya agar dampaknya dapat segera dirasakan masyarakat.

Salah satu program yang dinilai efektif adalah Gerakan Pangan Murah dan pasar murah yang selama ini dijalankan Dinas Ketahanan Pangan sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga bahan pokok.

“Dari dinas-dinas yang ada sebenarnya sudah disiapkan program-program seperti pasar murah dan kegiatan lainnya. Anggarannya juga sudah ada. Tinggal bagaimana program-program itu segera dijalankan,” tegasnya.

Menurut Iswandi, langkah cepat pemerintah sangat dibutuhkan mengingat inflasi yang terus meningkat akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

Ia berharap TPID bersama seluruh perangkat daerah terkait segera mengambil langkah antisipatif agar inflasi tidak terus bergerak naik dan dapat kembali terkendali dalam beberapa bulan ke depan.

“Yang kita tunggu sekarang adalah stimulus dan langkah nyata pemerintah di lapangan. Karena tujuan akhirnya adalah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau,” pungkasnya.

(Sf/Rs)