Samarinda - Persaingan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Timur, khususnya Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai terlihat. Ditandai dengan masuknya ribuan ASN yang akan menempati posisi di IKN menjadi babak baru bagi pemerintah setempat. Selain pembangunan infrastruktur, perhatian juga tertuju pada kesiapan sumber daya manusia, terutama tenaga kerja terampil.

Peringatan ini ada sebelum di sahkannya IKN. Tentu Pemerintah Provinsi Kaltim tak tinggal diam. Untuk menempatkan SDM Kaltim, Pemprov melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai membuka peluang terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja terampil.

Termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menunjukkan komitmennya dalam mempersiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten untuk mendukung IKN. Salah satu langkah konkret adalah peningkatan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan kerja. Anggaran yang semula hanya Rp6 miliar kini meningkat drastis menjadi Rp23 miliar.

"Kenaikan anggaran ini membuktikan komitmen kita dalam mempersiapkan tenaga kerja lokal yang handal untuk IKN. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan naik lebih dari 400 persen, dari Rp6 miliar menjadi Rp23 miliar," ungkap Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi di Samarinda.

Sejak tahun 2023, Pemprov Kaltim telah fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan kerja berbasis kompetensi. "Kami telah memulai persiapan sejak 2023, dan di tahun 2024 ini, kami terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja kita," tambah Rozani.

Salah satu program pelatihan yang gencar dilakukan adalah pelatihan mekanik alat berat. Hingga saat ini, Disnakertrans Kaltim telah melatih 10 angkatan, menghasilkan lebih dari 160 alumni yang siap bekerja. Angkatan ini secara khusus dipersiapkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN.

Disnakertrans Kaltim juga menyelenggarakan pelatihan untuk bidang lain yang dibutuhkan di IKN, seperti perhotelan, kuliner, dan pertanian. Pihaknya terus menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan IKN, baik saat ini maupun di masa depan.

Kemudian langkah yang sama ditunjukkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, peningkatan upaya pendidikan vokasi juga terus digali.

Ketua MKKS SMK Disdikbud Kaltim Sri Hartono menyatakan pembangunan IKN yang semakin masif, juga harus dibarengi dengan penambahan pendidikan vokasi.

Oleh karena itu, Hartono menyebut bersama Disdikbud Kaltim telah menyiapkan uji kompetensi menggandeng Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).  Program ini tersebar di 10 kabupaten dan kota di Kaltim untuk mendukung kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan.

Dalam hal ini pendidikan vokasi di Kaltim telah menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, terutama dalam mendukung pembangunan IKN. Bahkan perhatian khusus kepada pelajar di Kaltim, Pemprov sudah memberikan pendanaan untuk Uji Sertifikasi sejak 2023 lalu.

"Kami juga menjalin komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk memastikan bahwa lulusan SMK memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek konstruksi," paparnya.

Dari kedua OPD ini yang bersinggungan dengan pembentukan SDM unggul telah memiliki komitmen masing-masing dan bagaimana upaya ini juga dilakukan OPD lainnya.

(Sf/Rs)