Balikpapan - Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan dan ditargetkan rampung pada 2027 hingga 2028. Proyek ini dilaksanakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menyampaikan pembangunan mencakup gedung utama lembaga negara, serta infrastruktur penunjang, termasuk jaringan jalan di dalam kawasan.

Di kawasan legislatif akan dibangun sejumlah gedung utama seperti Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD dan Gedung MPR. 

“Gedung paripurna direncanakan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas sekitar 1.579 orang,” jelas Basuki dalam keterangan resminya, Minggu (12/4/2026).

Kini desain proyek masih dalam tahap penyempurnaan dan menunggu persetujuan presiden. Sementara pembangunan jalan sepanjang 3,7 kilometer juga disiapkan untuk menghubungkan antarbangunan. Tahap awal berupa pembersihan lahan telah dilakukan.

Untuk kawasan yudikatif, pembangunan dibagi menjadi dua paket. Paket pertama mencakup Gedung Mahkamah Agung, kawasan pendukung, serta Plaza Keadilan. 

“Untuk paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial dan masjid,” lanjutnya.

Seluruh kawasan yudikatif akan dilengkapi dengan jaringan jalan sepanjang 8 kilometer guna mendukung mobilitas di area tersebut.

Basuki menegaskan pembangunan kedua kawasan tetap menjadi prioritas meskipun pemerintah sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

Selain itu, penguatan infrastruktur air juga dilakukan melalui pembangunan embung dan kolam retensi, seperti embung EC-08 dan kolam retensi TR01.

“Jaringan air minum pun tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui sistem Multi-Utility Tunnel (MUT) di kawasan inti pusat pemerintahan IKN,” paparnya.

(Sf/Lo)