Tanjung Redeb - Pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi online menjadi salah satu penekanan dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar Polres Berau di halaman Mako Polres Berau, Jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb, Rabu (1/7/2026).

Upacara tersebut dipimpin Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dan dihadiri Kapolres Berau beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam kesempatan tersebut, Sri Juniarsih membacakan amanat Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol. Endar Priantoro.

Peringatan Hari Bhayangkara ini mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", dimana momentum ini digunakan untuk memperkuat komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam amanat yang dibacakan Bupati Berau, Sri Juniarsih menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran kepolisian yang selama ini telah menunjukkan dedikasi dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif di Kabupaten Berau.

"Semoga semangat pengabdian ini terus terjaga sehingga Polri semakin profesional, responsif, dan humanis dalam melayani masyarakat," ujar Sri.

Selain itu, ia juga menyampaikan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, agar Polri mampu menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain memperkuat ketahanan siber dan kesiapsiagaan wilayah, kepolisian juga diminta mengawal berbagai agenda strategis pemerintah. Salah satu perhatian utama adalah pemberantasan berbagai bentuk kejahatan yang merusak kehidupan masyarakat dan menghambat pembangunan.

"Polri harus memberantas tanpa kompromi kejahatan yang merusak moral dan merugikan negara, khususnya peredaran narkoba, penyelundupan, serta praktik judi online," tegasnya.

Tak hanya itu, jajaran kepolisian juga diminta mengawal ketahanan pangan, memastikan keamanan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mendukung program swasembada pangan, serta memberikan pengamanan maksimal terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kawasan industri hilirisasi, dan sektor energi di Kalimantan Timur.

Terakhir, Sri Juniarsih mengingatkan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri yang menjadi landasan penguatan reformasi kelembagaan. Melalui regulasi tersebut, Polri diharapkan semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, menjunjung tinggi integritas, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.

"Bangun budaya integritas, responsif terhadap keluhan masyarakat, dan terus perkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, Polri akan semakin dipercaya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," pungkasnya. 

(Sf/Lo)