Penajam - Ratusan honorer yang tergabung dalam Aliansi honorer R2 dan R3 dari berbagai instansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mendemo kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (3/2/2025).

Demo ini untuk menolak kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang ingin mengangkat honorer yang tidak lulus pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi PPPK paruh waktu.

“Kami yang terdiri dari teknis, perawat, guru dan lainnya yang telah mengabdi untuk negara ingin diakui melalui pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu,” ucap Juru Bicara (Jubir) Aliansi honorer se-PPU, Adi.

Meski BKPSDM PPU memberikan opsi lain dengan membuka seleksi PPPK tahap kedua sebagai solusi untuk permasalahan ini, tapi rekrutmen itu tidak bisa mengakomodir 1.132 honorer yang pernah mengikuti seleksi tahap pertama karena ada alasan tertentu.

Tak hanya itu, mereka turut menuntut hasil seleksi PPPK tahap pertama yang tidak memberikan hak istimewa kepada para honorer yang telah mengabdi selama 10 tahun lebih.

"Mau seberapa lama pun kita mengabdi, jika kita tidak diprioritaskan maka mustahil untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” ungkapnya.

Adi mengaku akan terus memperjuangkan nasib-nasib rekan honorernya hingga mencapai kesepakatan bersama. "Jika kita tidak berjuang, maka kesempatan kita menjadi PPPK tidak ada,” tandasnya.

(Sf/By)