Cari disini...
Seputar Kaltim
Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester I Tahun 2026. (Foto: Prokompim Bontang)
Bontang - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai menyiapkan strategi baru dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan memperluas jalur perdagangan dan distribusi barang dari berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari Surabaya yang selama ini menjadi salah satu pusat distribusi utama bagi Kota Bontang.
Strategi tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester I Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (12/6/2026). Rapat dipimpin Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, dan dihadiri unsur Forkopimda, Bank Indonesia, Bulog, Pertamina, BPS, serta perangkat daerah terkait.
Dalam kesempatan itu, Agus Haris menegaskan bahwa tantangan utama Bontang sebagai kota industri adalah tingginya ketergantungan terhadap pasokan barang dari luar daerah. Kondisi tersebut membuat stabilitas harga rentan terganggu ketika terjadi hambatan distribusi maupun gejolak harga di wilayah pemasok.
“Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, BPS, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat,” ujar Agus Haris.
Menurut Agus Haris, pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga angka statistik, tetapi juga melindungi daya beli masyarakat, menjaga iklim investasi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan dengan baik.
Karena itu, Pemkot Bontang akan memperkuat strategi diversifikasi jalur pasokan melalui kerja sama perdagangan dengan daerah lain. Kebijakan ini dinilai penting untuk mengurangi risiko gangguan pasokan apabila distribusi dari satu wilayah mengalami kendala.
“Upaya pengendalian inflasi juga diarahkan untuk menjaga sumber penghasilan masyarakat, baik pekerja sektor pemerintahan maupun swasta, serta meningkatkan ketersediaan pasokan melalui perluasan jalur perdagangan dan distribusi barang selain dari Surabaya,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, TPID Bontang juga menyepakati penguatan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Sejumlah program yang akan diperkuat meliputi Gerakan Pangan Murah, Warung Tekan Inflasi, operasi pasar, penguatan ketahanan pangan, kerja sama antardaerah, pengawasan distribusi melalui Satgas Pangan, hingga edukasi belanja bijak kepada masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga inflasi Bontang tetap terkendali di tengah fluktuasi harga sejumlah komoditas pangan yang selama ini menjadi pemicu utama inflasi daerah. Salah satu komoditas yang masih memberikan pengaruh signifikan terhadap pergerakan inflasi adalah cabai rawit.
Pembukaan jalur pasokan baru dan diversifikasi sumber distribusi dinilai menjadi salah satu strategi jangka panjang yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester I Tahun 2026. (Foto: Prokompim Bontang)
Bontang - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai menyiapkan strategi baru dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan memperluas jalur perdagangan dan distribusi barang dari berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari Surabaya yang selama ini menjadi salah satu pusat distribusi utama bagi Kota Bontang.
Strategi tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester I Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (12/6/2026). Rapat dipimpin Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, dan dihadiri unsur Forkopimda, Bank Indonesia, Bulog, Pertamina, BPS, serta perangkat daerah terkait.
Dalam kesempatan itu, Agus Haris menegaskan bahwa tantangan utama Bontang sebagai kota industri adalah tingginya ketergantungan terhadap pasokan barang dari luar daerah. Kondisi tersebut membuat stabilitas harga rentan terganggu ketika terjadi hambatan distribusi maupun gejolak harga di wilayah pemasok.
“Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, BPS, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat,” ujar Agus Haris.
Menurut Agus Haris, pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga angka statistik, tetapi juga melindungi daya beli masyarakat, menjaga iklim investasi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan dengan baik.
Karena itu, Pemkot Bontang akan memperkuat strategi diversifikasi jalur pasokan melalui kerja sama perdagangan dengan daerah lain. Kebijakan ini dinilai penting untuk mengurangi risiko gangguan pasokan apabila distribusi dari satu wilayah mengalami kendala.
“Upaya pengendalian inflasi juga diarahkan untuk menjaga sumber penghasilan masyarakat, baik pekerja sektor pemerintahan maupun swasta, serta meningkatkan ketersediaan pasokan melalui perluasan jalur perdagangan dan distribusi barang selain dari Surabaya,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, TPID Bontang juga menyepakati penguatan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Sejumlah program yang akan diperkuat meliputi Gerakan Pangan Murah, Warung Tekan Inflasi, operasi pasar, penguatan ketahanan pangan, kerja sama antardaerah, pengawasan distribusi melalui Satgas Pangan, hingga edukasi belanja bijak kepada masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga inflasi Bontang tetap terkendali di tengah fluktuasi harga sejumlah komoditas pangan yang selama ini menjadi pemicu utama inflasi daerah. Salah satu komoditas yang masih memberikan pengaruh signifikan terhadap pergerakan inflasi adalah cabai rawit.
Pembukaan jalur pasokan baru dan diversifikasi sumber distribusi dinilai menjadi salah satu strategi jangka panjang yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.
(Sf/Lo)