Seputar Kaltim

    Hetifah Pengin Implementasi Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 jadi Program Prioritas 

    Penulis:Muhammad Anshori|Redaktur:Rusdianto
    28 Juli 2024 pukul 14:08 WITA

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian saat di wawancarai usai membuka Workshop Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. (Foto: Andri)

    Tenggarong - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, bersama Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus melaksanakan Workshop Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus di Harris Hotel Samarinda, Sabtu (27/7/2024) lalu. 

    Kegiatan ini mengusung tema "Implementasi Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 dalam Konteks Pendidikan Inklusif" 

    Kegiatan yang diikuti oleh guru SD dan SMP yang ada di Kukar ini dihadiri oleh Kabid PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Disdikbud Kukar, Pujiyanto.

    "Workshop ini kita laksanakan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan bagi peserta didik di satuan pendidikan khususnya juga yang di Kukar," kata Hetifah.

    Ia mengatakan bahwa implementasi Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan.

    "Implementasi ini tidak hanya menyangkut sarana dan prasarana saja, tetapi juga melibatkan guru-guru Mereka dapat belajar mandiri melalui PMM," ujarnya.

    Dirinya menyebutkan kurikulum harus disesuaikan. Proses ini memerlukan waktu dan melibatkan guru dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk PAUD, SD, SMP, hingga perguruan tinggi lainnya.

    "Kami berharap guru PAUD hingga perguruan tinggi dapat beradaptasi dengan pendidikan inklusif. Tantangan ini lebih besar di Kukar yang memiliki wilayah luas," sebutnya.

    Hetifah juga menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah daerah. Pihaknya ingin membentuk unit layanan disabilitas yang berupa unit tersendiri.

    "Kalau bupati mau, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, insyaallah nanti kita prioritaskan program layanan untuk disabilitas ini," ungkapnya.

    Hetifah berharap kepada para guru di Kukar untuk dapat belajar dari Pusat Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif (PLDPI) di Samarinda yang sudah cukup baik dalam melayani inklusifitas.

    Sementara itu, Kabid PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Disdikbud Kukar, Pujiyanto menyambut baik program yang akan dilakasanakan tersebut. 

    "Kita inigin semua peserta bisa mengikuti Workshop Pendidikan ini dengan baik dan bisa memahami terkait pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus," ucapnya.

    Ia juga berharap melalui kegiatan ini para peserta Guru dari Kukar bisa mendapatkan ilmu sehingga dapat diterapkan di sekolah masing-masing.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Hetifah Pengin Implementasi Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 jadi Program Prioritas 

    Penulis:Muhammad Anshori|Redaktur:Rusdianto
    28 Juli 2024 pukul 14:08 WITA

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian saat di wawancarai usai membuka Workshop Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. (Foto: Andri)

    Tenggarong - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, bersama Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus melaksanakan Workshop Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus di Harris Hotel Samarinda, Sabtu (27/7/2024) lalu. 

    Kegiatan ini mengusung tema "Implementasi Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 dalam Konteks Pendidikan Inklusif" 

    Kegiatan yang diikuti oleh guru SD dan SMP yang ada di Kukar ini dihadiri oleh Kabid PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Disdikbud Kukar, Pujiyanto.

    "Workshop ini kita laksanakan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan bagi peserta didik di satuan pendidikan khususnya juga yang di Kukar," kata Hetifah.

    Ia mengatakan bahwa implementasi Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan.

    "Implementasi ini tidak hanya menyangkut sarana dan prasarana saja, tetapi juga melibatkan guru-guru Mereka dapat belajar mandiri melalui PMM," ujarnya.

    Dirinya menyebutkan kurikulum harus disesuaikan. Proses ini memerlukan waktu dan melibatkan guru dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk PAUD, SD, SMP, hingga perguruan tinggi lainnya.

    "Kami berharap guru PAUD hingga perguruan tinggi dapat beradaptasi dengan pendidikan inklusif. Tantangan ini lebih besar di Kukar yang memiliki wilayah luas," sebutnya.

    Hetifah juga menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah daerah. Pihaknya ingin membentuk unit layanan disabilitas yang berupa unit tersendiri.

    "Kalau bupati mau, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, insyaallah nanti kita prioritaskan program layanan untuk disabilitas ini," ungkapnya.

    Hetifah berharap kepada para guru di Kukar untuk dapat belajar dari Pusat Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif (PLDPI) di Samarinda yang sudah cukup baik dalam melayani inklusifitas.

    Sementara itu, Kabid PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Disdikbud Kukar, Pujiyanto menyambut baik program yang akan dilakasanakan tersebut. 

    "Kita inigin semua peserta bisa mengikuti Workshop Pendidikan ini dengan baik dan bisa memahami terkait pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus," ucapnya.

    Ia juga berharap melalui kegiatan ini para peserta Guru dari Kukar bisa mendapatkan ilmu sehingga dapat diterapkan di sekolah masing-masing.

    (Sf/Rs)