Seputar Kaltim

    Hemat Anggaran hingga Rp2,5 Miliar, Pemkot Samarinda Tiadakan Pawai Pembangunan HUT ke-81 RI

    Penulis:Arsensia Serlyani|Redaktur:Lodya A
    12 Agustus 2026 pukul 20:32 WITA

    Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Foto: Arsensia Serlyani/ seputarfakta.com)

    Samarinda — Pemkot Samarinda meniadakan pawai pembangunan tingkat kota dalam rangka HUT ke-81 RI untuk menghemat anggaran hingga Rp2,5 miliar.

    Dana tersebut akan diprioritaskan bagi pembayaran kewajiban daerah dan kebutuhan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemkot melakukan evaluasi terhadap rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan.

    Menurutnya, efisiensi dilakukan dengan mengurangi kegiatan seremonial tanpa menghilangkan kemeriahan dan makna peringatan kemerdekaan.

    “Kalau di acara pawai, ya untuk tahun ini kita tiadakan. Karena setelah kita evaluasi, pertama kita prioritaskan bayar utang. Kita prioritaskan membiayai misalnya kayak BPJS, kita memprioritaskan BPJS Ketenagakerjaan, kita memprioritaskan hal-hal yang berdampak langsung,” ujar Andi Harun, Selasa (11/8/2026).

    Ia menyebut pelaksanaan pawai membutuhkan anggaran sekitar Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar. Dalam kondisi fiskal yang membutuhkan efisiensi, anggaran tersebut dinilai lebih tepat dialihkan untuk kebutuhan yang dianggap lebih mendesak.

    “Kan sayang kalau habis sampai Rp2 miliar, sampai Rp2,5 miliar untuk kegiatan pawai. Kalau lagi uang ada, lagi uang banyak, ya kita tidak kita akan tetap laksanakan,” ujngkapnya.

    Andi Harun meminta masyarakat memahami keputusan tersebut. Ia menegaskan peniadaan pawai tingkat kota bukan berarti rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di Samarinda dihentikan.

    Sebaliknya, pemkot mengalihkan kemeriahan perayaan ke tingkat kelurahan agar masyarakat dapat terlibat lebih dekat di wilayah masing-masing.

    Berbagai kegiatan seperti pertandingan olahraga, jalan sehat, perlombaan dan aktivitas yang melibatkan pelaku UMKM telah berlangsung di sejumlah kelurahan.

    “Kita sekarang alihkan ke kelurahan supaya mereka meriah semua,” pungkasnya.

    Menurutnya, pola tersebut sekaligus memberi ruang lebih besar bagi masyarakat dan pelaku UMKM untuk terlibat dalam perayaan kemerdekaan. Kegiatan di tingkat kelurahan diharapkan tetap menjaga suasana perayaan hingga puncak HUT RI pada 17 Agustus.

    Andi Harun juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang menyayangkan peniadaan pawai pembangunan tahun ini. Ia berharap kondisi anggaran pada tahun berikutnya memungkinkan kegiatan tersebut kembali digelar.

    “Betul kegiatan pawainya untuk tahun ini ditiadakan, tapi ada kegiatan baru yang berlangsung di kelurahan. Biarlah di kelurahan yang rame. Mudah-mudahan, mohon doanya tahun depan kita bisa adakan lagi,” ucapnya.

    Keputusan tersebut menjadi bagian dari kebijakan efisiensi Pemkot Samarinda dengan tetap mempertahankan substansi peringatan kemerdekaan.

    Pemerintah memilih menggeser pola perayaan dari kegiatan seremonial berskala kota ke kegiatan berbasis masyarakat di tingkat kelurahan.

    (Sf/Lo)

    Seputar Kaltim

    Hemat Anggaran hingga Rp2,5 Miliar, Pemkot Samarinda Tiadakan Pawai Pembangunan HUT ke-81 RI

    Penulis:Arsensia Serlyani|Redaktur:Lodya A
    12 Agustus 2026 pukul 20:32 WITA

    Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Foto: Arsensia Serlyani/ seputarfakta.com)

    Samarinda — Pemkot Samarinda meniadakan pawai pembangunan tingkat kota dalam rangka HUT ke-81 RI untuk menghemat anggaran hingga Rp2,5 miliar.

    Dana tersebut akan diprioritaskan bagi pembayaran kewajiban daerah dan kebutuhan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemkot melakukan evaluasi terhadap rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan.

    Menurutnya, efisiensi dilakukan dengan mengurangi kegiatan seremonial tanpa menghilangkan kemeriahan dan makna peringatan kemerdekaan.

    “Kalau di acara pawai, ya untuk tahun ini kita tiadakan. Karena setelah kita evaluasi, pertama kita prioritaskan bayar utang. Kita prioritaskan membiayai misalnya kayak BPJS, kita memprioritaskan BPJS Ketenagakerjaan, kita memprioritaskan hal-hal yang berdampak langsung,” ujar Andi Harun, Selasa (11/8/2026).

    Ia menyebut pelaksanaan pawai membutuhkan anggaran sekitar Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar. Dalam kondisi fiskal yang membutuhkan efisiensi, anggaran tersebut dinilai lebih tepat dialihkan untuk kebutuhan yang dianggap lebih mendesak.

    “Kan sayang kalau habis sampai Rp2 miliar, sampai Rp2,5 miliar untuk kegiatan pawai. Kalau lagi uang ada, lagi uang banyak, ya kita tidak kita akan tetap laksanakan,” ujngkapnya.

    Andi Harun meminta masyarakat memahami keputusan tersebut. Ia menegaskan peniadaan pawai tingkat kota bukan berarti rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di Samarinda dihentikan.

    Sebaliknya, pemkot mengalihkan kemeriahan perayaan ke tingkat kelurahan agar masyarakat dapat terlibat lebih dekat di wilayah masing-masing.

    Berbagai kegiatan seperti pertandingan olahraga, jalan sehat, perlombaan dan aktivitas yang melibatkan pelaku UMKM telah berlangsung di sejumlah kelurahan.

    “Kita sekarang alihkan ke kelurahan supaya mereka meriah semua,” pungkasnya.

    Menurutnya, pola tersebut sekaligus memberi ruang lebih besar bagi masyarakat dan pelaku UMKM untuk terlibat dalam perayaan kemerdekaan. Kegiatan di tingkat kelurahan diharapkan tetap menjaga suasana perayaan hingga puncak HUT RI pada 17 Agustus.

    Andi Harun juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang menyayangkan peniadaan pawai pembangunan tahun ini. Ia berharap kondisi anggaran pada tahun berikutnya memungkinkan kegiatan tersebut kembali digelar.

    “Betul kegiatan pawainya untuk tahun ini ditiadakan, tapi ada kegiatan baru yang berlangsung di kelurahan. Biarlah di kelurahan yang rame. Mudah-mudahan, mohon doanya tahun depan kita bisa adakan lagi,” ucapnya.

    Keputusan tersebut menjadi bagian dari kebijakan efisiensi Pemkot Samarinda dengan tetap mempertahankan substansi peringatan kemerdekaan.

    Pemerintah memilih menggeser pola perayaan dari kegiatan seremonial berskala kota ke kegiatan berbasis masyarakat di tingkat kelurahan.

    (Sf/Lo)