Sangatta – Kutai Timur (Kutim) kembali dihebohkan oleh beredarnya informasi yang tersebar melalui sejumlah portal berita dan akun media sosial. 

Informasi tersebut memuat tudingan adanya praktik jual-beli proyek pemerintah untuk kepentingan politik jelang Pilkada dan turut mencantumkan nama pejabat Kabupaten Kutim tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

Ketua Dewan Presidium Pengusaha Kutim Hebat, Abdul Haris, menilai kabar itu sangat meresahkan. Ia menyebut informasi yang tidak jelas sumbernya dapat mengganggu kenyamanan pelaku usaha maupun calon investor di Kutim.

“Ini sangat mengganggu pembangunan. Jangan sampai informasi seperti ini hanya cerita tanpa dasar,” ujar Abdul Haris, Kamis (20/11/2025).

Ia mengajak jurnalis untuk turut menelusuri sumber awal penyebaran kabar tersebut agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas.

Selain itu, Abdul Haris juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan resmi. Ia menilai penyebaran informasi yang mencatut nama seseorang tanpa dasar dapat berujung pada proses hukum sesuai ketentuan Undang-Undang ITE.

“Pemerintah harus memberikan penjelasan resmi. Jika ada yang dirugikan namanya, libatkan aparat. Undang-Undang ITE sudah jelas mengatur soal penyebaran berita bohong,” jelasnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat menjaga etika komunikasi publik demi menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kondusif di Kutim.

Sementara itu, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, telah memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar. Ardiansyah menegaskan tudingan tersebut tidak benar.

“Sebenarnya saya tidak ingin menanggapi, tapi itu hoaks dan tidak benar,” ujarnya saat ditemui awak media, Kamis (13/11/2025).

Ardiansyah mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat memilih sumber informasi, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif dan belum terverifikasi.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak langsung percaya kabar yang belum jelas sumbernya. Pastikan informasi berasal dari kanal resmi pemerintah,” katanya.

Pemkab Kutim menegaskan pihaknya akan menjaga situasi tetap kondusif dan memastikan informasi yang tidak benar tidak menghambat pembangunan maupun aktivitas ekonomi di daerah.

(Sf/Rs)