Penajam - Melonjaknya harga Pertalite eceran di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian pemerintah daerah. Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin menilai kenaikan harga hingga Rp14 ribu-Rp15 ribu per liter sudah tidak wajar dan diduga dipicu praktik pengetapan BBM bersubsidi.

Menurut Waris, salah satu yang perlu diantisipasi ialah dugaan penggunaan satu barcode secara bergantian untuk mengisi BBM pada kendaraan yang berbeda.

"Harga itu, secara kasat mata yang kita lihat tentu memberatkan masyarakat. Tapi masyarakat juga maunya tidak antre sehingga terpaksa membeli di eceran," katanya, Rabu (8/7/2026).

Selain dugaan penyalahgunaan barcode, Waris mengatakan posisi SPBU KM 9 Nipah-Nipah yang berada di jalur provinsi juga menjadi tantangan. SPBU tersebut tidak hanya melayani warga PPU, tetapi juga kendaraan dari luar daerah yang melintas menuju Kabupaten Paser maupun Kalimantan Selatan.

Kondisi itu dikhawatirkan membuat kuota Pertalite yang dialokasikan untuk PPU lebih cepat habis, sementara kebutuhan masyarakat setempat belum sepenuhnya terpenuhi.

Karena itu, ia meminta pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi diperketat, termasuk penertiban penjualan Pertalite eceran yang harganya melonjak jauh di atas harga di SPBU.

"Perlu razia, salah satunya penertiban harga. Dari Rp10 ribu bisa naik sampai Rp14 ribu sampai Rp15 ribu per liter. Paling tidak kasih harga umum, Rp12 ribu," ujarnya.

Waris menegaskan pemerintah daerah tidak ingin masyarakat dirugikan. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan untuk PPU semestinya dapat dinikmati oleh masyarakat PPU.

"Yang kita khawatirkan, kuota untuk PPU justru ikut keluar karena wilayah kita merupakan jalur lintasan. Itu yang perlu diawasi bersama," pungkasnya.

(Sf/Rs)