Seputar Kaltim

    Harga Beras Naik, Pengamat Heran Kukar sebagai Lumbung Pangan Ikut Terdampak

    Penulis:Agus Saputra|Redaktur:Rusdianto
    16 Juni 2026 pukul 19:14 WITA

    Pengamat Ekonomi dari Unmul, Purwadi Purwoharsojo (Dok: Istimewa)

    Tenggarong - Harga beras di sejumlah toko di Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar) dikabarkan mengalami kenaikan hingga Rp5 ribu per karung belum lama ini.

    Lonjakan harga ini dipengaruhi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga biaya distribusi ikut naik. Mengingat, sebagian besar beras berbagai merek yang beredar di pasaran Kukar masih didatangkan dari luar daerah, seperti Sulawesi dan Jawa.

    Kondisi ini tentu menarik perhatian sejumlah pihak, salah satunya adalah Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo yang merasa heran bahwa Kukar yang selama ini dikenal sebagai daerah lumbung pangan dan mampu menyuplai 42 persen kebutuhan beras untuk Kalimantan Timur (Kaltim), tapi masih merasakan kenaikan harga yang dipicu biaya distribusi dari luar daerah.

    Menurutnya, dengan jumlah suplai yang mencapai 42 persen kebutuhan beras Kaltim, Kukar semestinya mampu untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakatnya sendiri tanpa bergantung pada pasokan dari luar daerah.

    “Agak unik pertanian padi di Kukar paling bagus di Kaltim dan mampu menyuplai sekitar 40-an persen kebutuhan beras. Saya agak heran mengapa Kukar masih bergantung pada pasokan luar daerah, seharusnya dengan kondisi itu Kukar bisa mandiri” ujar Purwadi, Selasa (16/6/2026).

    Ia mendorong Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kukar untuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan beras di pasaran. 

    Menurutnya, pemantauan yang dilakukan secara berkala penting untuk memastikan pasokan tetap lancar serta mengantisipasi adanya gangguan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga.

    “Saya pikir Disperindag harus melakukan pemantauan distribusi beras agar tidak memicu terjadinya inflasi,” ungkapnya.

    Purwadi menilai pemerintah daerah perlu turun tangan secara aktif untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran, terutama di tengah kondisi saat ini yang dinilai semakin berat bagi masyarakat karena harus menghadapi kenaikan harga sejumlah komoditas penting secara bersamaan.

    “Jangan sampai ini menjadi pukulan berikutnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Sudah dolar naik, rupiah terpuruk, harga sembako dan BBM naik, sementara pendapatan gitu-gitu aja. Jadi saya rasa pemerintah harus turun tangan,” tandasnya.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Harga Beras Naik, Pengamat Heran Kukar sebagai Lumbung Pangan Ikut Terdampak

    Penulis:Agus Saputra|Redaktur:Rusdianto
    16 Juni 2026 pukul 19:14 WITA

    Pengamat Ekonomi dari Unmul, Purwadi Purwoharsojo (Dok: Istimewa)

    Tenggarong - Harga beras di sejumlah toko di Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar) dikabarkan mengalami kenaikan hingga Rp5 ribu per karung belum lama ini.

    Lonjakan harga ini dipengaruhi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga biaya distribusi ikut naik. Mengingat, sebagian besar beras berbagai merek yang beredar di pasaran Kukar masih didatangkan dari luar daerah, seperti Sulawesi dan Jawa.

    Kondisi ini tentu menarik perhatian sejumlah pihak, salah satunya adalah Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo yang merasa heran bahwa Kukar yang selama ini dikenal sebagai daerah lumbung pangan dan mampu menyuplai 42 persen kebutuhan beras untuk Kalimantan Timur (Kaltim), tapi masih merasakan kenaikan harga yang dipicu biaya distribusi dari luar daerah.

    Menurutnya, dengan jumlah suplai yang mencapai 42 persen kebutuhan beras Kaltim, Kukar semestinya mampu untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakatnya sendiri tanpa bergantung pada pasokan dari luar daerah.

    “Agak unik pertanian padi di Kukar paling bagus di Kaltim dan mampu menyuplai sekitar 40-an persen kebutuhan beras. Saya agak heran mengapa Kukar masih bergantung pada pasokan luar daerah, seharusnya dengan kondisi itu Kukar bisa mandiri” ujar Purwadi, Selasa (16/6/2026).

    Ia mendorong Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kukar untuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan beras di pasaran. 

    Menurutnya, pemantauan yang dilakukan secara berkala penting untuk memastikan pasokan tetap lancar serta mengantisipasi adanya gangguan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga.

    “Saya pikir Disperindag harus melakukan pemantauan distribusi beras agar tidak memicu terjadinya inflasi,” ungkapnya.

    Purwadi menilai pemerintah daerah perlu turun tangan secara aktif untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran, terutama di tengah kondisi saat ini yang dinilai semakin berat bagi masyarakat karena harus menghadapi kenaikan harga sejumlah komoditas penting secara bersamaan.

    “Jangan sampai ini menjadi pukulan berikutnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Sudah dolar naik, rupiah terpuruk, harga sembako dan BBM naik, sementara pendapatan gitu-gitu aja. Jadi saya rasa pemerintah harus turun tangan,” tandasnya.

    (Sf/Rs)