Samarinda - Harga beras di Samarinda mengalami kenaikan yang signifikan dalam sebulan terakhir. Bulan lalu, harga beras per 25 kilogram masih berkisar Rp360 ribu, namun saat ini sudah mencapai Rp410 ribu. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadhan.

Purwadi, pengamat ekonomi, pembangunan dan tata kota dari Universitas Mulawarman, mengkritik kebijakan pemerintah terkait impor beras yang dinilai tidak efektif dan tidak berpihak pada petani lokal. Menurutnya, impor beras hanya menambah beban anggaran negara dan tidak menyelesaikan masalah disparitas harga beras antara daerah produsen dan konsumen.

"Saya baca berita, impor beras mencapai Rp14 triliun untuk 2 juta ton, dan bulog akan mendatangkan lagi 600 ribu ton. Ini kan jadi persoalan ganda. Di satu sisi, ada masalah distribusi, di sisi lain, ada masalah produksi. Dan ini terjadi terus-menerus," ujarnya.

Purwadi menambahkan, kenaikan harga beras juga dipengaruhi oleh faktor musiman, seperti tahun baru, puasa, lebaran, dan lain-lain. Ia khawatir, jika kenaikan harga beras terus berlanjut hingga Ramadhan, akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia mencontohkan, pedagang di pasar mengaku harga beras naik Rp2 ribu per minggu.

"Inflasi terasa bagi ibu-ibu yang belanja ke pasar, beli beras yang cukup 10 kilogram jadi tidak sampai anggaran yang dipegang. Paling rawan inflasi dari sektor pangan dan transportasi. Dua ini kalau tinggi dampak domino ke mana-mana," katanya.

Untuk mengatasi masalah ini, Purwadi menyarankan agar pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi beras dari hulu ke hilir, sehingga tidak ada penimbunan atau penyimpangan di tengah jalan. Ia juga mengusulkan agar pemerintah melakukan inspeksi mendadak tanpa harus menggunakan seragam atau identitas resmi.

"Karena sembako beda tipis dengan LPG tiga kilogram, BBM, ini kebutuhan publik. Jadi ini kebutuhan dasar harus diawasi hulu ke hilir. Sidak tidak perlu mengenakan seragam, datang saja, kalau dia tidak mau membuka gudang tinggal tunjukin kartu identitas. PJ gubernur sidak tidak perlu pakai baju PJ gubernur, datang saja ke toko-toko, ke grosir besar, ada tidak stoknya, berapa harganya. Menyamarlah," tuturnya.

Selain itu, Purwadi juga meminta agar bulog bekerja lebih profesional dan transparan dalam mengelola stok beras, baik yang diimpor maupun yang dibeli dari petani lokal. Ia menilai, bulog seharusnya bisa memberikan harga yang lebih tinggi kepada petani, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengurangi ketergantungan pada impor.

"Kelompok petani di Kutim antara dibeli bulog dan pengusaha lebih jatuh harganya kalau bulog yang menawar. Nah, harusnya bulog bisa menawarkan angka yang lebih tinggi karena uang negara yang dipakai kan hasil pajak rakyat juga. Tidak signifikan mendorong kesejahteraan petani. Akhirnya begitu petani tidak mau jual ke dia karena harganya jatuh, dia impor. Jadi berputar seperti lingkaran setan," ungkapnya.

Purwadi mencontohkan, di Jepang, hasil pertanian dijamin dengan harga tertinggi dari negara, baru dijual dengan harga stabil. Mereka harga di tengah, jadi kalau harga pasar naik, mereka tetap segitu. "Tidak bergejolak seperti kita, kita ini per minggu, padahal gajian sebulan sekali. UMP kita bertengger di situ aja," keluhnya.

(Sf/Rs)