Tanjung Redeb - Program Sambungan Rumah (SR) air minum gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dijanjikan melalui Instruksi Presiden (Inpres) 1/2024 dipastikan tidak terlaksana di Kabupaten Berau. 

Akibatnya ribuan warga yang telah mendaftar sejak akhir 2023 harus menerima kenyataan pahit setelah anggaran dari pemerintah pusat tak kunjung turun.

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Batiwakkal mulai membuka pendaftaran sejak akhir 2023 dan melakukan pendataan secara masif hingga tingkat RT. Antusiasme masyarakat pun sangat tinggi. Hingga pendaftaran ditutup pada Januari 2024, tercatat sekitar 6.500 warga Berau mendaftarkan diri sebagai calon penerima manfaat.

Tahapan berikutnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Pada Februari 2024, tim dari Kementerian PUPR turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi. Dari hasil tersebut, lebih dari 6.000 sambungan rumah diusulkan dari Berau, menjadikannya salah satu daerah dengan jumlah usulan terbanyak di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Kepala Bidang Hubungan Pelanggan Perumda Air Minum Batiwakkal, Rudy Hartono menyebut kegagalan program ini menimbulkan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat serta berdampak langsung terhadap citra perusahaan daerah.

"SR gratis tahun 2024 itu kami termasuk banyak dirugikan. Dari sekitar 6.500 warga yang sudah mendaftar di seluruh Kabupaten Berau, kami malah dibilang PHP dan hoaks," ujar Rudy.

Ia menegaskan program sambungan air gratis tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan bukan inisiatif daerah.

"Itu programnya dari pusat, dari Presiden. Kami di daerah hanya menjalankan. RT-RT kami rangkul, karena namanya gratis, siapa yang tidak mau," tuturnya.

Meskipun seluruh tahapan pendaftaran dan verifikasi telah dijalankan sesuai ketentuan, namun hingga memasuki pertengahan 2024 tidak satu pun sambungan rumah gratis terealisasi. Ia menjelaskan pihaknya mendapatkan kepastian pembatalan pada September 2024 setelah Perumda Air Minum Batiwakkal menerima informasi anggaran pusat tidak dialokasikan. 

"Bagi yang tidak mengerti, kami dianggap penyebar PHP ke masyarakat berpenghasilan rendah. Padahal programnya memang ada," katanya.

Selain dampak sosial, perumda juga menanggung kerugian finansial akibat biaya administrasi dan operasional yang telah dikeluarkan.

"Untuk materai saja Rp10 ribu dikali 6.500. Itu sudah puluhan juta. Itu baru materai, belum lagi biaya ke lapangan. Hampir setiap hari turun mendata, waktu tanda tangan terakhir itu sampai antre," tuturnya.

Terkait alasan pembatalan, ia mengaku pihaknya tidak mendapatkan penjelasan detail dari pemerintah pusat. 

"Kegagalan program ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Berau, tapi hampir merata di berbagai daerah," ujarnya.

Sebagai langkah alternatif, Perumda Air Minum Batiwakkal hanya dapat menawarkan keringanan pembayaran pemasangan sambungan air reguler ke masyarakat.

"Mudah-mudahan kami bisa kasih promosi lagi, seperti cicilan 12 kali. Untuk kebijakan tahun ini kami masih menunggu arahan pimpinan," pungkasnya.

(Sf/Lo)