Samarinda - Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan mengalami penyusutan kuota yang sangat drastis pada tahun anggaran 2026 ini. 

Jika sebelumnya pemerintah mampu menjangkau ribuan orang, kini kebijakan efisiensi anggaran memaksa jumlah penerima manfaat hanya tersisa untuk 500 orang penyandang disabilitas di seluruh wilayah Kaltim.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menegaskan bahwa pengurangan kuota ini merupakan langkah penyesuaian yang sulit namun harus diambil. 

Ia menggarisbawahi bahwa meskipun terjadi efisiensi besar-besaran, program bantuan ini tidak sepenuhnya ditiadakan oleh pemerintah provinsi.

“Jadi sebenarnya Bantuan Sosial Tunai (BST) itu tidak dihentikan. Cuma kita menyesuaikan penerimanya, karena tadi kita kan semua mengalami efisiensi,” ujar Andi saat memberikan keterangan pada Kamis (14/5/2026).

Menurut Andi, saat kondisi keuangan daerah masih mencukupi pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah mampu memberikan bantuan sebesar Rp1 juta per orang kepada sekitar 6.000 penyandang disabilitas. 

Namun, karena adanya efisiensi yang cukup dalam tahun ini, anggaran murni hanya mampu mengakomodasi 500 orang dengan prioritas utama dialokasikan bagi mereka yang mengalami disabilitas berat.

Proses penentuan penerima bantuan ini pun tidak dilakukan sembarangan. Dinsos Kaltim mengacu pada data yang diinput oleh pemerintah kabupaten dan kota melalui aplikasi khusus yang telah disediakan. 

Dari proses validasi data tersebut, teridentifikasi hampir 500 orang yang masuk dalam kategori prioritas utama untuk segera mendapatkan alokasi pada anggaran murni tahun ini.

Meski kuota awal menyusut drastis, pihak Dinsos Kaltim tetap berupaya mencari jalan keluar. 

Andi menyampaikan bahwa pihaknya telah membangun koordinasi intensif dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim untuk mengajukan tambahan pada anggaran perubahan dengan target sekitar 2.000 sasaran baru. 

Penambahan ini nantinya akan difokuskan secara spesifik bagi mereka yang berada dalam kategori ekonomi desil 1 hingga desil 5.

“Tapi kita khususkan nanti kepada mereka yang berada dalam desil 1 dan desil 5, jadi tidak keseluruhan,” tegas Andi. 

Langkah ini diambil karena melihat total penyandang disabilitas di Kaltim yang mencapai lebih dari 12 ribu orang. 

Dengan nilai bantuan Rp1 juta sekali setahun, Andi menilai bantuan tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan bagi mereka yang sudah mampu secara finansial atau berada di kategori desil 6 ke atas.

Terkait besaran nominal, Andi memastikan setiap individu yang terpilih akan tetap menerima dana sebesar Rp1 juta. Ia mengakui keterbatasan dana daerah menjadi kendala utama dalam mempertahankan kuota lama. 

“Tetap satu juta, hanya kuotanya saja yang turun. Memang kan uangnya nggak ada. Itu mau dipaksakan gimana lagi ya. Uangnya nggak ada,” ucapnya.

Untuk membiayai usulan tambahan kuota di anggaran perubahan nanti, Dinsos Kaltim bahkan harus melakukan langkah penghematan di berbagai lini internal. 

Efisiensi dilakukan mulai dari biaya perjalanan dinas, tagihan listrik dan air, hingga anggaran makan dan minum kantor. 

Dana hasil penghematan inilah yang nantinya diharapkan mendapat persetujuan dari Sekda agar bisa dialihkan menjadi bantuan langsung bagi penyandang disabilitas di desil ekonomi terendah.

“Mudah-mudahan kita dapatkan itu untuk anggaran perubahan bagi disabilitas, tapi khusus disabilitas desil 1 dan 5,” pungkasnya.

(Sf/Rs)