Samarinda - Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam Pongrewa resmi mengakhiri masa jabatannya pada 19 September 2023. Posisinya, sebagai pucuk pimpinan tertinggi di PPU secara sah telah diganti oleh Penjabat (Pj) Bupati PPU,  Makmur Marbun, yang dilantik oleh Gubernur Kaltim Isran Noor, Selasa (19/9/20023) siang. 

Ditemui usai seremoni pengucapan sumpah dan janji jabatan Pj Bupati di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Hamdam  mengungkapkan masih banyak tugas terkait kebutuhan dasar di PPU yang harus dituntaskan Pj Bupati PPU. 

"Banyak sekali masih tugas terkait kebutuhan dasar misalnya pemenuhan air bersih, kesehatan, dan termasuk infrastruktur jalan produksi yang dikeluhkan oleh warga," ungkap Hamdam kepada Seputar Fakta. 

Selain itu, dari sektor pendidikan kebutuhan sarana dan prasana juga harus ditingkatkan. Ia berharap Makmur Marbun dapat menyelesaikan urusan kebutuhan dasar masyarakat PPU yang masih belum tuntas di tangannya. 

"Harapannya sesuai dengan yang dititipkan ke saya masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Tapi saya yakin dengan latar belakang yang mumpuni mudahan beliau bisa  lebih memacu pertumbuhan PPU," jelasnya.

Latar belakang Makmur Marbun selaku Direktur Produk Hukum Daerah, Direktoral Jenderal Otonomi Daerah, Kementrian Dalam Negeri yang menjabat sejak  2020, dinilai akan sangat membantu kerja di PPU. 

Meskipun, karena Marbun bukanlah orang daerah, tak sedikit tantangan yang harus dihadapi ketika memimpin PPU, terutama dalam proyek nasional yakni Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Gubernur Kaltim, Isran Noor menyebut, PPU merupakan rumah bagi masyarakatnya yang ramah, baik dan menerima keberadaan pembangunan IKN. Hal ini, bikin Isran yakin  walaupun Makmur Marbun bukan putra asli PPU, namun  masyarakat akan bisa menerima dan mendukung jalannya roda pemerintahan. 

"Ya artinya dia pasti sudah tahu urusan akan menyesuaikan dan melaksanakan kegiatan. Kan ada ketentuan ketetapan Kemendagri ada yang diharuskan dia membuat sesuatu ada yang tidak diperbolehkan. Supaya ikut membantu bagaimana pemerintah pusat yang saat ini sedang membangun IKN," beber Isran Noor.

Sebagai Pj sekaligus Direktur Produk Hukum Daerah, Marbun menyikapi masih banyaknya penolakan terhadap dirinya karena bukan putra asli daerah yang ditugaskan memimpin PPU

"Permendagri kan sudah ada ya, jadi tolong diedukasi seluruh masyarakat, tugas saya Direktur Produk Hukum Daerah, jadi saya pejabat yang membina pembentukan peraturan kepala daerah seluruh Indonesia," ujar Marbun.

Ia pun mengaku selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menuntaskan jabatan yang diamanahkan kepada dirinya saat ini. "Saya sebagai ASN di manapun tugas itu datang untuk saya, amanah itu yang saya akan tuntaskan," tutupnya.

(Sf/Rs)