Samarinda - Kabar penting bagi calon jemaah haji dan umrah di Kalimantan Timur (Kaltim). Kini, urusan ibadah ke Tanah Suci tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), melainkan dikelola langsung oleh lembaga baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Pemisahan ini resmi berlaku seiring terbitnya UU No. 14 Tahun 2025.

Meski sudah menjadi instansi mandiri, kantor wilayah Kemenhaj Kaltim untuk sementara masih bertempat di gedung yang sama dengan Kanwil Kemenag Kaltim.

"Kami sengaja belum pindah demi kenyamanan jemaah. Memindahkan sistem komputer haji (Siskohat) itu rumit, butuh jaringan internet khusus dan teknisi ahli. Kalau dipaksakan pindah sekarang, kami khawatir pendaftaran haji masyarakat malah terganggu," ujar Plt. Kakanwil Kemenhaj Kaltim, Mohlis di Samarinda, Kamis (18/12/2025).

Bagi warga Kaltim yang berencana mendaftar, jangan khawatir soal transisi ini. Layanan tetap berjalan normal sesuai jadwal. Tahap I berlangsung hingga 23 Desember 2025. Tahap II akan dilanjutkan pada Januari 2026.

Karena merupakan kementerian baru, Kaltim masih menghadapi kendala jumlah pegawai. Di beberapa Kabupaten/Kota, petugas haji bahkan hanya berjumlah satu atau dua orang saja. 

Hal ini dikarenakan syarat perpindahan pegawai dari Kemenag ke Kemenhaj cukup ketat, mulai dari urusan kepangkatan hingga faktor usia.

"Kami sedang meminta tambahan personel ke pusat agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal dan cepat," tambah Mohlis.

Masyarakat tidak perlu bingung. Meski induknya sudah berganti, proses pendaftaran, pengurusan visa, dan keberangkatan tetap menjadi prioritas utama. 

Fokus kementerian baru ini adalah agar urusan haji dan umrah bisa dikelola lebih spesifik dan profesional.

(Sf/Rs)