Samarinda - Kehadiran Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) 2025, Tiyo Ardianto, di tengah-tengah pergerakan mahasiswa Kaltim sukses menyita perhatian publik lewat kritik tajamnya terhadap hegemoni politik keluarga Mas’ud.

Tiyo, yang sebelumnya dikenal vokal mengkritik program MBG (Makan Bergizi Gratis) inisiasi Prabowo sebagai "Maling Berkedok Gizi", kini melontarkan kritik pedas terkait kondisi demokrasi di Bumi Etam. 

Secara gamblang, Tiyo menyamakan Kaltim saat ini dengan sebuah kerajaan yang dikuasai segelintir keluarga.

"Yang membedakan kerajaan dengan republik adalah, republik dikendalikan oleh seluruh rakyat, sementara kerajaan dikendalikan oleh segelintir keluarga," tegas Tiyo dalam orasinya.

Lebih lanjut, tokoh mahasiswa UGM ini menyebut bahwa kekuasaan keluarga Mas’ud yang kini mencapai puncaknya justru merupakan awal dari akhir. 

Ia memplesetkan nama Gubernur Kaltim saat ini menjadi sebuah akronim perlawanan.

"Hari ini Kaltim dikuasai oleh segelintir keluarga, yang namanya keluarga Mas'ud. Tapi tenang saja rakyat Kaltim karena naiknya Rudy Mas'ud menjadi gubernur, sebenarnya awal dari kehancuran dinasti ini. Teman-teman tahu apa arti dari Rudy Mas'ud? Rudy Mas'ud adalah Runtuhnya Dinasti Mas'ud," seru Tiyo yang disambut riuh massa.

Kehadiran Tiyo Ardianto di Kaltim sejalan dengan rentetan aksi dan protes yang diinisiasi oleh BEM KM Universitas Mulawarman (Unmul) di bawah pimpinan Presiden Mahasiswa, Hiththan Hersya Putra.

Dalam keterangannya, Hiththan mengungkapkan rasa frustrasi mahasiswa terhadap sikap Gubernur Rudy Mas'ud dan elit politik Kaltim yang terkesan abai dan anti-kritik. 

Hiththan menyoroti bagaimana Fraksi Golkar secara arogan pasang badan untuk melindungi sang gubernur, sementara lembaga seperti BPNK dinilai tumpul dan tidak bekerja mengusut berbagai persoalan yang ada.

"Permasalahan-permasalahan yang ada sampai hari ini terkesan didiskreditkan, padahal faktanya persoalan itu ada dan gejolak publik sudah dibangun," ujar Hiththan.

Karena merasa tak pernah direspons secara tulus, BEM KM Unmul bahkan mengambil langkah ekstrem namun satir. 

Lantaran tantangan debat terbuka yang dilayangkan sejak sebelum 23 Februari tak kunjung digubris oleh Gubernur, mahasiswa berencana menggelar aksi berdebat dengan foto sang gubernur di depan Gedung DPRD Kaltim.

"Karena memang hampir mustahil gubernur itu mau berdebat. Kalau memang kami tidak bisa menyeret gubernur ke Unmul untuk berdebat," tegasnya.

Hiththan menambahkan, pihak BEM KM Unmul telah rutin bersurat setiap minggu untuk mengajak debat terbuka, namun pihak Pemprov terus berupaya mengubah formatnya menjadi sekadar diskusi biasa yang dinilai tidak akan menghasilkan komitmen politik yang jelas.

(Sf/Rs)