Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan kota.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin mengatakan, pihaknya fokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tiga jalur utama yakni optimalisasi pajak daerah, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan ekonomi berbasis penyelenggaraan event.

“Ketergantungan terhadap dana pusat harus terus dikurangi. Saat ini kontribusinya masih 70 persen, tetapi pada 2030 kami targetkan bisa ditekan hingga 55 persen,” ucap Muhaimin kepada media, Kamis (11/9/2025).

Salah satu upaya konkret yang tengah dilakukan adalah digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah. Pemkot juga mulai menerapkan pemasangan alat rekam transaksi di berbagai jenis usaha seperti restoran dan hotel.

Langkah ini bertujuan untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Dengan sistem ini, pendapatan bisa lebih transparan, akurat, dan mudah diawasi,” terang Sekda.

Selain pajak, sektor UMKM juga menjadi prioritas penguatan. Pemerintah akan memberikan stimulus dan pendampingan agar pelaku usaha kecil mampu bersaing, terutama dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh berbagai kegiatan besar di kota.

“UMKM harus ikut naik kelas. Ini penting agar mereka bisa mengambil peluang dari tingginya aktivitas ekonomi, terutama saat ada event-event besar,” tambahnya.

Pemkot Balikpapan menargetkan penyelenggaraan event berskala nasional dan regional hampir setiap bulan. Strategi ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan sektor jasa seperti hotel, transportasi, hingga kuliner.

“Semakin sering event digelar, semakin besar dampaknya bagi ekonomi lokal. Ini akan otomatis meningkatkan PAD,” tegasnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Pemkot menargetkan pertumbuhan PAD rata-rata 11 persen per tahun. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang saat ini sekitar 34,5 persen ditargetkan naik menjadi 40,7 persen pada tahun 2026.

(Sf/Rs)