Cari disini...
Seputar Kaltim
Forum Konsultasi Publik BPBD PPU membahas penyempurnaan SOP penanganan bencana yang lebih responsif dan terukur (Foto: Humas Pemkab PPU)
Penajam - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mematangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bencana menjelang musim kemarau 2026.
SOP itu disiapkan agar penanganan saat bencana, mulai dari evakuasi hingga penyaluran bantuan tidak terkendala di lapangan.
Pembahasan dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU bersama kepolisian, organisasi perangkat daerah (OPD), pelaku usaha dan organisasi kemasyarakatan.
Sekretaris Daerah PPU, Tohar mengatakan SOP tersebut menjadi pedoman agar seluruh pihak memiliki pola kerja yang sama ketika terjadi bencana.
"SOP ini bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi menjadi pedoman agar seluruh pihak dapat bekerja secara terkoordinasi, baik di internal BPBD maupun bersama instansi terkait, pihak swasta dan masyarakat," kata Tohar saat membuka forum, Kamis (23/7/2026).
Ia menjelaskan SOP tersebut mengatur penanganan bencana sejak tahap mitigasi, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurut Tohar, penyempurnaan SOP diperlukan karena musim kemarau berpotensi menimbulkan sejumlah kondisi darurat, termasuk gangguan distribusi air bersih.
Kepala Pelaksana BPBD PPU, Nurlaila menambahkan forum juga membahas kebutuhan sarana penanganan darurat, termasuk usulan pengadaan ambulans khusus untuk BPBD. Selama ini proses evakuasi masih mengandalkan ambulans milik rumah sakit, puskesmas, maupun desa dan kelurahan.
"Tidak selamanya ambulans dari rumah sakit, puskesmas maupun desa bisa langsung tersedia saat dibutuhkan," kata Nurlaila.
Selain itu pemerintah daerah juga menyiapkan skenario distribusi air bersih menggunakan mobil tangki apabila pasokan melalui jaringan perpipaan terganggu saat musim kemarau.
Forum tersebut turut membahas rencana penetapan status darurat hidrometeorologi, pemetaan sumber daya yang dimiliki pemerintah, serta koordinasi lintas instansi untuk mempercepat penanganan ketika terjadi bencana.
Menurut Nurlaila, meski hujan masih turun dalam beberapa hari terakhir, pemerintah tetap harus mengantisipasi datangnya musim kemarau dengan memastikan personel, peralatan dan seluruh sumber daya siap digunakan sewaktu-waktu.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Forum Konsultasi Publik BPBD PPU membahas penyempurnaan SOP penanganan bencana yang lebih responsif dan terukur (Foto: Humas Pemkab PPU)
Penajam - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mematangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bencana menjelang musim kemarau 2026.
SOP itu disiapkan agar penanganan saat bencana, mulai dari evakuasi hingga penyaluran bantuan tidak terkendala di lapangan.
Pembahasan dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU bersama kepolisian, organisasi perangkat daerah (OPD), pelaku usaha dan organisasi kemasyarakatan.
Sekretaris Daerah PPU, Tohar mengatakan SOP tersebut menjadi pedoman agar seluruh pihak memiliki pola kerja yang sama ketika terjadi bencana.
"SOP ini bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi menjadi pedoman agar seluruh pihak dapat bekerja secara terkoordinasi, baik di internal BPBD maupun bersama instansi terkait, pihak swasta dan masyarakat," kata Tohar saat membuka forum, Kamis (23/7/2026).
Ia menjelaskan SOP tersebut mengatur penanganan bencana sejak tahap mitigasi, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurut Tohar, penyempurnaan SOP diperlukan karena musim kemarau berpotensi menimbulkan sejumlah kondisi darurat, termasuk gangguan distribusi air bersih.
Kepala Pelaksana BPBD PPU, Nurlaila menambahkan forum juga membahas kebutuhan sarana penanganan darurat, termasuk usulan pengadaan ambulans khusus untuk BPBD. Selama ini proses evakuasi masih mengandalkan ambulans milik rumah sakit, puskesmas, maupun desa dan kelurahan.
"Tidak selamanya ambulans dari rumah sakit, puskesmas maupun desa bisa langsung tersedia saat dibutuhkan," kata Nurlaila.
Selain itu pemerintah daerah juga menyiapkan skenario distribusi air bersih menggunakan mobil tangki apabila pasokan melalui jaringan perpipaan terganggu saat musim kemarau.
Forum tersebut turut membahas rencana penetapan status darurat hidrometeorologi, pemetaan sumber daya yang dimiliki pemerintah, serta koordinasi lintas instansi untuk mempercepat penanganan ketika terjadi bencana.
Menurut Nurlaila, meski hujan masih turun dalam beberapa hari terakhir, pemerintah tetap harus mengantisipasi datangnya musim kemarau dengan memastikan personel, peralatan dan seluruh sumber daya siap digunakan sewaktu-waktu.
(Sf/Lo)