Cari disini...
Seputar Kaltim
Hadapi Anggaran Terbatas, Bupati PPU Dorong OPD Wajib Kreatif dan Berorientasi Hasil
Bupati PPU, Mudyat Noor (Dok: Istimewa)
Penajam — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor mendorong seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih kreatif, efisien dan berorientasi hasil di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dorongan ini penting agar setiap OPD mampu membaca potensi di sektor masing-masing untuk mendorong ekonomi masyarakat, terutama pada sektor perikanan, pertanian hingga pariwisata.
“APBD kita tidak mampu menopang seluruh kebutuhan program. Karena itu saya minta inovasi, bukan sekadar rutinitas. Jangan lagi hanya rapat, tapi harus ada hasil yang konkret,” tegas Mudyat Noor dalam pekan ini.
Ia mencontohkan pendekatan strategis yang kini sedang berjalan antara Pemkab PPU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satunya adalah dukungan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah pusat.
“Dari Dirjen Perikanan Tangkap, kita diberikan peluang hingga Rp22 miliar. Tinggal kita rumuskan titik-titik prioritas, jangan disia-siakan,” jelasnya.
Menurutnya salah satu persoalan utama sektor perikanan di PPU berada di wilayah hulu, terutama ketersediaan es dan bahan bakar solar untuk nelayan.
“Harga ikan sering tidak berpihak ke nelayan karena mereka menjual hasil tangkapan sebelum sampai Penajam. Kita harus rebut nilai ekonominya,” tambahnya.
Selain perikanan, Dinas Pertanian diminta untuk melakukan pemetaan program prioritas agar dapat terhubung dengan skema pembiayaan kementerian, provinsi maupun dunia usaha.
Menurutnya desa harus diarahkan menuju ekosistem ekonomi yang mandiri dan produktif. “Saya ingin desa bukan hanya menghabiskan anggaran, tapi menjadi pusat industri pangan, perikanan, peternakan dan usaha rakyat,” ujar Mudyat.
Program Digitalisasi Desa (Desapedia) juga akan menjadi salah satu instrumen percepatan modernisasi tata kelola desa.
Ia menyampaikan jika 30 desa memenuhi kriteria digitalisasi, maka PPU berpotensi mendapat insentif hingga Rp20 miliar dari BPS.
Maka dari itu, ia berharap setiap OPD mampu membaca potensi secara lebih jeli, sehingga keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim
Hadapi Anggaran Terbatas, Bupati PPU Dorong OPD Wajib Kreatif dan Berorientasi Hasil
Bupati PPU, Mudyat Noor (Dok: Istimewa)
Penajam — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor mendorong seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih kreatif, efisien dan berorientasi hasil di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dorongan ini penting agar setiap OPD mampu membaca potensi di sektor masing-masing untuk mendorong ekonomi masyarakat, terutama pada sektor perikanan, pertanian hingga pariwisata.
“APBD kita tidak mampu menopang seluruh kebutuhan program. Karena itu saya minta inovasi, bukan sekadar rutinitas. Jangan lagi hanya rapat, tapi harus ada hasil yang konkret,” tegas Mudyat Noor dalam pekan ini.
Ia mencontohkan pendekatan strategis yang kini sedang berjalan antara Pemkab PPU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satunya adalah dukungan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah pusat.
“Dari Dirjen Perikanan Tangkap, kita diberikan peluang hingga Rp22 miliar. Tinggal kita rumuskan titik-titik prioritas, jangan disia-siakan,” jelasnya.
Menurutnya salah satu persoalan utama sektor perikanan di PPU berada di wilayah hulu, terutama ketersediaan es dan bahan bakar solar untuk nelayan.
“Harga ikan sering tidak berpihak ke nelayan karena mereka menjual hasil tangkapan sebelum sampai Penajam. Kita harus rebut nilai ekonominya,” tambahnya.
Selain perikanan, Dinas Pertanian diminta untuk melakukan pemetaan program prioritas agar dapat terhubung dengan skema pembiayaan kementerian, provinsi maupun dunia usaha.
Menurutnya desa harus diarahkan menuju ekosistem ekonomi yang mandiri dan produktif. “Saya ingin desa bukan hanya menghabiskan anggaran, tapi menjadi pusat industri pangan, perikanan, peternakan dan usaha rakyat,” ujar Mudyat.
Program Digitalisasi Desa (Desapedia) juga akan menjadi salah satu instrumen percepatan modernisasi tata kelola desa.
Ia menyampaikan jika 30 desa memenuhi kriteria digitalisasi, maka PPU berpotensi mendapat insentif hingga Rp20 miliar dari BPS.
Maka dari itu, ia berharap setiap OPD mampu membaca potensi secara lebih jeli, sehingga keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
(Sf/Lo)