Samarinda - Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman (Unmul), Susilo Ma’ruf mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk berhati-hati dalam merencanakan pembangunan sekolah internasional. 

Menurutnya, konsep sekolah internasional yang sering kali dianggap sebagai sekolah unggulan berpotensi menciptakan ketimpangan dalam sistem pendidikan, terutama hanya satu atau beberapa sekolah yang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

"Nama sekolah internasional itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan sekolah unggulan, hanya saja diberi label eksklusif yang biasanya dapat diakses dengan biaya tinggi. Ini bertentangan dengan sasaran strategis dari Kementerian Pendidikan, yaitu pemerataan," jelas Susilo belum lama ini. 

Ia menekankan bahwa jika sekolah internasional hanya dibangun satu atau beberapa saja, apalagi dilabelkan sebagai sekolah negeri, maka dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan.

Susilo lebih menyoroti pentingnya fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di seluruh daerah, bukan hanya di kota.

Kata dia, seharusnya pemkot bisa lebih memprioritaskan penyamaan kualitas pendidikan di daerah pelosok dengan yang ada di kota, baik segi kualitas pengajaran maupun fasilitas. 

Lebih lanjut, ia memperingatkan sekolah unggulan yang diberikan fasilitas lebih dapat menjadi eksklusif dan bertentangan dengan semangat pemerataan pendidikan. 

Sarannya, jika memang ingin mendirikan sekolah unggulan atau internasional, maka sebaiknya dibuat perencanaan yang menyeluruh untuk meratakan kualitas pendidikan di seluruh Samarinda. 

“Kalau memang ingin dijadikan contoh, harus segera ada rencana untuk menyamakan kualitas di sekolah-sekolah lain, agar tidak terjadi kesenjangan yang lebih dalam,” ujarnya.

Ia menilai jika kualitas pendidikan di semua zona sudah setara, masalah zonasi dalam pendaftaran sekolah juga akan berkurang.

Dengan demikian, rencana Pemkot Samarinda untuk mendirikan sekolah internasional harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak berujung pada ketidakmerataan pendidikan yang justru merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Meliihat masih banyak sekolah yang masih memerlukan perbaikan infrastruktur, salah satunya SDN 013 Samarinda Utara yang kerap kali dilanda banjir.

Belum lagi terkait dengan pengadaan buku penunjang yang menjadi isu hangat belakangan ini. 

Untuk itu ia ingin agar pemerintah dapat lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan khususnya dalam bidang pendidikan yang masih banyak PR-nya ini.

“Jangan hanya satu sekolah yang dipoles, tapi semua harus diperhatikan agar tidak memicu kesenjangan,” pungkasnya.

(Sf/By)