Samarinda - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh perhatian terhadap situasi daerah di tengah momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, secara tegas meminta seluruh lapisan masyarakat untuk terus merawat kedamaian dan memperkuat persatuan.

Pesan ini ditekankan Rudy Mas'ud guna merespons situasi nasional maupun dinamika di daerah yang berpotensi memanas. Ia memastikan bahwa seluruh elemen pemerintahan tegak lurus pada keutuhan negara.

"Kita harus tetap menjaga kondusivitas di seluruh lapisan masyarakat, khususnya di 10 kabupaten/kota, agar tetap kuat berada dalam bingkai NKRI," ujar Rudy usai pelaksanaan upacara kemerdekaan, Senin (17/8/2026).

Orang nomor satu di Benua Etam ini juga memastikan bahwa seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim telah membulatkan komitmen. 

Sinergi lintas instansi ini difokuskan untuk terus menjaga ketertiban, keamanan, dan situasi yang kondusif di wilayah Kaltim.

Seruan kondusivitas dari Gubernur tersebut sangat beralasan. Pasalnya, di hari yang sama, ditemukan insiden pemasangan bendera Borneo Raya berwarna merah, kuning, dan biru di kawasan flyover Jalan Ir. Juanda, Samarinda.

Atribut tersebut bersanding dengan spanduk besar bernada provokatif yang bertuliskan "Kaltim Kaya Tapi? Hasilnya Ke Pulau Jawa, Merdeka Tapi Palsu!!!, dan NKRI Harga Mati/Naik".

Merespons temuan di lapangan, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang menerima laporan pada Senin pagi, langsung berkoordinasi untuk mengambil tindakan tegas. 

Pihaknya sangat menyayangkan adanya pengibaran atribut yang berpotensi memicu keresahan publik di tengah euforia kemerdekaan.

“Kami juga kaget tadi pagi mendengar itu dan langsung kita copot benderanya,” kata Seno. 

Ia mengungkapkan bahwa informasi serupa terkait bendera tersebut juga sempat terjadi di wilayah Kalimantan Barat.

Meski pelaku pemasangan belum diketahui karena dilakukan secara diam-diam tanpa penjagaan di lokasi, Seno menegaskan bahwa Kaltim tidak memiliki sejarah gerakan yang menyerukan perpecahan.

“Kalimantan Timur ini adalah salah satu provinsi yang sama sekali belum pernah menyerukan kata merdeka (memisahkan diri). Kami ingin masyarakat bersama-sama memastikan bahwa NKRI tetap berdiri, Pancasila menjadi dasar negara, dan kita terus membangun negara ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wagub mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh narasi yang memecah belah. Ia berharap peringatan kemerdekaan tahun ini justru menjadi pemicu semangat kebersamaan untuk fokus pada pembangunan.

“Kita berharap semua elemen bangsa bersama-sama menyambut kemerdekaan kita yang ke-81 dan mengisi pembangunan Indonesia. Mari kita kembali mengibarkan Bendera Merah Putih sebagai simbol resmi negara,” pungkasnya.

(Sf/Rs)