Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, akhirnya buka suara secara gamblang mengenai alasan di balik perombakan besar-besaran jajaran Direksi dan Komisaris PT BPD Kaltim Kaltara (Bankaltimtara) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Evaluasi menyeluruh ini dipicu oleh dua masalah fatal, skandal korupsi di cabang Kalimantan Utara (Kaltara) dan anjloknya setoran deviden ke daerah.

Gubernur menegaskan bahwa langkah tegas ini harus diambil demi menyelamatkan uang negara. Kasus tindak pidana korupsi di Kaltara menjadi salah satu alasan utama pemerintah daerah tidak bisa mempertahankan manajemen yang ada.

"Pertama, di Kalimantan Utara terjadi tindak pidana korupsi dan orangnya sudah ditahan. Ada ratusan miliar uang rakyat Kalimantan Timur di sana yang hilang. Masa mau kita biarkan?" ungkap Rudy Mas'ud tegas, merespons pertanyaan terkait percepatan RUPS.

Selain masalah hukum, kinerja keuangan Bankaltimtara juga mendapat sorotan tajam. Rudy memaparkan adanya penurunan kinerja yang sangat signifikan, di mana deviden Bankaltimtara diproyeksikan merosot hingga 32 persen pada rentang 2024-2025.

"Dalam APBD murni, kita sudah menargetkan deviden sebesar Rp338 miliar, tetapi realisasinya hanya Rp191 miliar. Bagaimana mau kita pertahankan kinerjanya yang seperti itu?" jelasnya.

Merosotnya deviden ini bahkan berdampak langsung pada postur anggaran daerah. Menurut Rudy, target pendapatan yang meleset ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian pada APBD Perubahan.

Terkait proses pengisian jabatan yang kosong, Gubernur memastikan bahwa seleksi dilakukan secara transparan dan profesional oleh Panitia Seleksi (Pansel), bukan melalui penunjukan langsung oleh kepala daerah.

Nama-nama yang lolos dari Pansel selanjutnya akan diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalani fit and proper test.

"Ini bicara tentang uang negara. Bankaltimtara ini bank besar, bukan bank kaleng-kaleng. Jadi orangnya harus betul-betul qualified, profesional, akuntabel, dan kompeten. Proses seleksinya objektif dari Pansel dan OJK, jadi tidak ada urusannya dengan intervensi kita," terangnya.

Rudy juga merespons kritik terkait minimnya keterlibatan putra daerah dalam bursa calon petinggi bank pelat merah tersebut. Ia menegaskan bahwa pendaftaran telah dibuka seluas-luasnya untuk umum.

"Pendaftaran ini sudah dibuka secara umum. Pertanyaannya, ke mana putra daerah kita? Jangan tanya ke kami. Kami justru salah jika tidak membuka pendaftaran itu secara luas," paparnya.

Meski demikian, ia mengakui ada sejumlah putra daerah yang turut mendaftar. Namun, proses penjaringan di Pansel mutlak mencari sosok yang paling tangguh dan ahli di bidang perbankan, terlepas dari latar belakang daerahnya.

Di akhir keterangannya, Gubernur mengapresiasi segala bentuk pengawasan dan masukan dari publik.

"Ini jangan sampai salah persepsi. Terima kasih banyak atas masukannya dari seluruh masyarakat," pungkasnya.

(Sf/Rs)