Samarinda - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim). pada Kamis (9/4/2026). 

Dalam aksi tersebut, massa membawa 10 poin tuntutan yang menyoroti ketimpangan pembangunan di provinsi yang kaya akan sumber daya alam ini.

Aksi unjuk rasa ini diwarnai kekecewaan lantaran Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur sedang tidak berada di tempat. 

Massa juga menolak tawaran audiensi tertutup dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kaltim yang meminta perwakilan mahasiswa masuk ke dalam kantor.

"Apa salahnya mereka keluar menemui massa aksi dan berdiskusi secara terbuka? Kami pastikan aksi ini damai dan tidak ditunggangi kepentingan politik," tegas Ketua PMII Samarinda, Taufikuddin.

Lantaran tidak ditemui langsung oleh pimpinan daerah, PMII menegaskan bahwa aksi ini baru langkah awal. Mereka berkomitmen akan terus menggelar demonstrasi berjilid-jilid hingga persoalan ini benar-benar didengar dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.

Ketua Umum PMII Samarinda, Taufik Uddin, menyampaikan bahwa Kalimantan Timur adalah provinsi yang sangat kaya akan batu bara, minyak, dan gas bumi. Namun, di balik kekayaan tersebut, masyarakat masih dihadapkan pada persoalan mendasar yang menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan. 

Menurutnya, poin-poin awal dari tuntutan PMII sangat relevan dengan tiga program prioritas Gubernur pada tahun 2026 ini, yakni terkait pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan.

Dalam aksinya, PMII Samarinda menyuarakan 10 poin tuntutan krusial yang mencakup berbagai sektor. 

Massa menuntut pemerataan pendidikan dengan menyoroti terbatasnya akses dan fasilitas sekolah di pedalaman, serta mendesak perbaikan infrastruktur jalan yang rusak di berbagai daerah, mulai dari Mahakam Ulu, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, hingga Samarinda. 

Selain itu, mereka menyoroti perlunya peningkatan fasilitas layanan kesehatan di wilayah pelosok dan meminta penertiban distribusi BBM subsidi agar antrean di SPBU terurai dan tepat sasaran bagi masyarakat kecil.

Isu lingkungan dan pertambangan juga menjadi sorotan utama dalam aksi ini. PMII mendesak penegakan kewajiban reklamasi lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka karena telah menelan puluhan korban jiwa di Kaltim. 

Tauifik secara tegas menolak rencana ekspansi tambang oleh PT Bakrie Group di Kabupaten Mahakam Ulu yang berpotensi merusak kawasan hutan bernilai ekologis tinggi, serta meminta aparat menindak tegas praktik illegal logging. 

Lebih lanjut, massa menolak keras penggunaan jalan umum untuk aktivitas hauling perusahaan tambang dan perkebunan karena merusak fasilitas publik dan membahayakan warga.

Sebagai penutup tuntutannya, PMII mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pemerataan akses listrik dan jaringan internet bagi masyarakat di daerah pedalaman. 

Ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kesejahteraan, perlindungan sosial, dan kepastian status bagi para guru honorer.

Melalui kesepuluh tuntutan tersebut, PMII Samarinda berharap hal ini dapat menjadi bahan evaluasi kritis bagi Pemerintah Provinsi KKaltim untuk segera mewujudkan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

(Sf/Rs)