Seputar Kaltim
Ratusan masyarakat Kabupaten Berau meluapkan kekesalannya akibat pemadaman listrik bergilir, di Kantor PLN Tanjung Redeb. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)
Tanjung Redeb - Ratusan masyarakat Kabupaten Berau meluapkan kekesalannya akibat pemadaman listrik bergilir yang terus berulang dan pemadaman yang dinilai tidak sesuai dengan jadwal yang telah diinformasikan. Sejumlah warga dan mahasiswa tersebut mendatangi Kantor PLN Tanjung Redeb sekitar pukul 23.00 WITA pada Senin (26/10/2026).
Warga mengeluhkan listrik yang berulang kali padam, bahkan di sejumlah wilayah sempat menyala sebelum kembali padam dalam rentang waktu singkat. Kondisi ini membuat masyarakat mempertanyakan kepastian pasokan listrik serta transparansi informasi dari pihak PLN.
Dampak pemadaman juga dirasakan dalam aktivitas sehari-hari. Sejumlah peralatan elektronik masyarakat dilaporkan ikut terdampak akibat listrik yang berulang kali padam dan menyala kembali. Selain itu, pelayanan rumah sakit disebut turut terganggu, sehingga menambah kekhawatiran masyarakat terhadap kestabilan pasokan listrik.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah warga terlihat memasuki kawasan Kantor PLN Tanjung Redeb. Beberapa massa bahkan membakar ban di depan kantor sebagai bentuk luapan kekecewaan terhadap kondisi kelistrikan yang belum memberikan kepastian.
Warga mendesak PLN memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab pemadaman dan memastikan jadwal yang diinformasikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
"Kalau memang harus ada pemadaman, sampaikan dengan jelas. Jangan sampai jadwal yang diinformasikan berbeda dengan kondisi sebenarnya. Lampu yang dibuat padam menyala waktu singkat buat barang elektronik rumah juga rusak," ujar Arman.
Menanggapi protes itu, Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Berau, Erwinton Naibaho, menemui massa dan menjelaskan bahwa pemadaman listrik bergilir selama dua hari terakhir disebabkan keterbatasan pasokan daya serta gangguan pada jaringan transmisi.
"Beban puncak kita 50 MW, sementara sistem kita hanya mampu 37 MW. Jadi, masih ada kekurangan sekitar 13 MW yang harus kita atasi agar kebutuhan listrik masyarakat bisa terpenuhi," jelas Erwinton saat menemui massa aksi di Kantor PLN Tanjung Redeb, Senin malam.
Ia menjelaskan, pasokan listrik Berau ditopang sejumlah pembangkit lokal, yakni PLTD Sambaliung dengan kapasitas 9 MW, PLTU Berau 10 MW, Excess PLTU Lati 9,5 MW, serta PLTD Sewatama 7 MW.
Meski seluruh pembangkit tersebut masih dapat dioperasikan, kapasitasnya belum mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat secara keseluruhan, terutama saat beban puncak.
"Penyaluran listrik dari sistem interkoneksi Mahakam menuju Berau juga terganggu akibat kerusakan struktur menara transmisi 150 kilovolt (kV) pada jalur yang menghubungkan Gardu Induk (GI) Maloy dan GI Talisayan," katanya.
Gangguan tersebut membuat sistem kelistrikan Berau semakin terbatas. Proses pemulihan pasokan pun harus dilakukan secara bertahap karena sistem perlu kembali disatukan dan distabilkan.
"Kalau ada gangguan satu saja di pembangkit, semuanya bisa padam. Saat mau normal, ada gangguan lagi, kami harus mengulang prosesnya," ungkapnya.
Erwinton mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan bagi PLN dalam menjaga kestabilan pasokan listrik di Berau. Untuk mengatasi kekurangan daya, PLN telah berkoordinasi dengan tim di Tanjung Selor guna meminta bantuan tambahan pasokan listrik.
"Kalau bisa mendapat tambahan 10 MW, kekurangannya tinggal 3 MW. Untuk itu, kami terus mengupayakan tambahan pasokan agar beban pemadaman bisa dikurangi," katanya.
Meski demikian, selama pasokan listrik masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, pemadaman bergilir tetap menjadi salah satu opsi untuk menjaga keseimbangan sistem kelistrikan.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat berharap PLN segera menstabilkan pasokan listrik dan memberikan informasi yang lebih transparan mengenai perkembangan penanganan gangguan. Kepastian jadwal pemadaman juga menjadi perhatian warga agar mereka dapat mempersiapkan diri dan meminimalkan dampak terhadap aktivitas rumah tangga, kegiatan usaha, serta pelayanan publik di Kabupaten Berau.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Ratusan masyarakat Kabupaten Berau meluapkan kekesalannya akibat pemadaman listrik bergilir, di Kantor PLN Tanjung Redeb. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)
Tanjung Redeb - Ratusan masyarakat Kabupaten Berau meluapkan kekesalannya akibat pemadaman listrik bergilir yang terus berulang dan pemadaman yang dinilai tidak sesuai dengan jadwal yang telah diinformasikan. Sejumlah warga dan mahasiswa tersebut mendatangi Kantor PLN Tanjung Redeb sekitar pukul 23.00 WITA pada Senin (26/10/2026).
Warga mengeluhkan listrik yang berulang kali padam, bahkan di sejumlah wilayah sempat menyala sebelum kembali padam dalam rentang waktu singkat. Kondisi ini membuat masyarakat mempertanyakan kepastian pasokan listrik serta transparansi informasi dari pihak PLN.
Dampak pemadaman juga dirasakan dalam aktivitas sehari-hari. Sejumlah peralatan elektronik masyarakat dilaporkan ikut terdampak akibat listrik yang berulang kali padam dan menyala kembali. Selain itu, pelayanan rumah sakit disebut turut terganggu, sehingga menambah kekhawatiran masyarakat terhadap kestabilan pasokan listrik.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah warga terlihat memasuki kawasan Kantor PLN Tanjung Redeb. Beberapa massa bahkan membakar ban di depan kantor sebagai bentuk luapan kekecewaan terhadap kondisi kelistrikan yang belum memberikan kepastian.
Warga mendesak PLN memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab pemadaman dan memastikan jadwal yang diinformasikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
"Kalau memang harus ada pemadaman, sampaikan dengan jelas. Jangan sampai jadwal yang diinformasikan berbeda dengan kondisi sebenarnya. Lampu yang dibuat padam menyala waktu singkat buat barang elektronik rumah juga rusak," ujar Arman.
Menanggapi protes itu, Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Berau, Erwinton Naibaho, menemui massa dan menjelaskan bahwa pemadaman listrik bergilir selama dua hari terakhir disebabkan keterbatasan pasokan daya serta gangguan pada jaringan transmisi.
"Beban puncak kita 50 MW, sementara sistem kita hanya mampu 37 MW. Jadi, masih ada kekurangan sekitar 13 MW yang harus kita atasi agar kebutuhan listrik masyarakat bisa terpenuhi," jelas Erwinton saat menemui massa aksi di Kantor PLN Tanjung Redeb, Senin malam.
Ia menjelaskan, pasokan listrik Berau ditopang sejumlah pembangkit lokal, yakni PLTD Sambaliung dengan kapasitas 9 MW, PLTU Berau 10 MW, Excess PLTU Lati 9,5 MW, serta PLTD Sewatama 7 MW.
Meski seluruh pembangkit tersebut masih dapat dioperasikan, kapasitasnya belum mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat secara keseluruhan, terutama saat beban puncak.
"Penyaluran listrik dari sistem interkoneksi Mahakam menuju Berau juga terganggu akibat kerusakan struktur menara transmisi 150 kilovolt (kV) pada jalur yang menghubungkan Gardu Induk (GI) Maloy dan GI Talisayan," katanya.
Gangguan tersebut membuat sistem kelistrikan Berau semakin terbatas. Proses pemulihan pasokan pun harus dilakukan secara bertahap karena sistem perlu kembali disatukan dan distabilkan.
"Kalau ada gangguan satu saja di pembangkit, semuanya bisa padam. Saat mau normal, ada gangguan lagi, kami harus mengulang prosesnya," ungkapnya.
Erwinton mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan bagi PLN dalam menjaga kestabilan pasokan listrik di Berau. Untuk mengatasi kekurangan daya, PLN telah berkoordinasi dengan tim di Tanjung Selor guna meminta bantuan tambahan pasokan listrik.
"Kalau bisa mendapat tambahan 10 MW, kekurangannya tinggal 3 MW. Untuk itu, kami terus mengupayakan tambahan pasokan agar beban pemadaman bisa dikurangi," katanya.
Meski demikian, selama pasokan listrik masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, pemadaman bergilir tetap menjadi salah satu opsi untuk menjaga keseimbangan sistem kelistrikan.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat berharap PLN segera menstabilkan pasokan listrik dan memberikan informasi yang lebih transparan mengenai perkembangan penanganan gangguan. Kepastian jadwal pemadaman juga menjadi perhatian warga agar mereka dapat mempersiapkan diri dan meminimalkan dampak terhadap aktivitas rumah tangga, kegiatan usaha, serta pelayanan publik di Kabupaten Berau.
(Sf/Rs)