Samarinda - Insiden tabrakan kembali menimpa Jembatan Mahakam I, ikon Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada Sabtu malam (26/4/2025). 

Peristiwa ini menjadi yang kedua kalinya dalam tahun 2025, setelah sebelumnya fender jembatan hilang akibat insiden serupa pada Februari lalu. 

Menanggapi kejadian berulang ini, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyampaikan kekecewaan mendalam. 

Ia menegaskan bahwa Jembatan Mahakam I merupakan aset nasional, begitu pula dengan alur Sungai Mahakam. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merasa sangat prihatin dan kecewa atas insiden yang terus berulang ini.

"Jembatan itu milik nasional, kedua alur sungai juga milik nasional, maka Kaltim ini sangat kecewa dan sangat sedih terhadap hal itu," ujar Wagub Seno Aji.

Sebagai tindak lanjut, Gubernur Kalimantan Timur hari ini mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat langsung kepada Menteri Perhubungan. 

Surat tersebut berisi permohonan agar kewenangan pengelolaan alur Sungai Mahakam dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

"Maka Pak Gubernur hari ini bertemu dengan menteri perhubungan untuk menyerahkan surat secara langsung, surat bahwa alur sungai ini, dikelola oleh Pemerintah Kaltim. Supaya pada saat terjadi sesuatu, dengan cepat kita bisa melakukan tindakan dan reaksi juga dengan cepat," jelas Seno Aji.

Ia berharap dengan upaya mengirimkan surat secara langsung dapat segera mendapatkan respon positif dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu, sebelumnya pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Kaltim, pihak Badan Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim bakal melakukan investigasi ulang. 

Kepala BBPJN Kaltim, Hendro Satrio, mengungkapkan adanya kerusakan pada pelat kepala pilar jembatan dan mengusulkan penutupan total aktivitas di atas maupun di bawah Jembatan Mahakam I untuk sementara waktu.

"Kami mengusulkan agar Jembatan Mahakam 1 ditutup sementara untuk pengujian lebih lanjut," tegas Hendro saat RDP di DPRD Kaltim, Senin (28/4/2025) malam.

Hendro menambahkan, posisi struktur bagian atas jembatan kini mengalami perubahan akibat benturan dari sisi yang berbeda, menyebabkan rantai jembatan yang semula miring menjadi lebih tegak.

Berdasarkan kronologi kejadian, tongkang yang menabrak jembatan tidak sedang melakukan pengolongan, melainkan dalam proses penambatan. Tali pengikat tongkang putus akibat arus deras sekitar pukul 23.15 WITA saat hendak diperpendek, mengakibatkan tongkang lepas kendali dan menghantam tiang jembatan.

Saat ini, nahkoda dan awak kapal masih menjalani pemeriksaan di kantor Polairud. Kapal yang terlibat insiden ini dioperasikan oleh PT Energy Samudra Logistics, yang bergerak di bidang pengangkutan batu bara dan komoditas lainnya. 

Direktur Utama perusahaan, J. Hendrik, menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab dan mengikuti proses hukum yang berlaku.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Kaltim bersama Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, berlangsung panas. Perwakilan PT Pelayaran Mitra 7 Samudera, perusahaan yang bertanggung jawab atas insiden sebelumnya pada Februari lalu.

Ketika kembali dibahas pihak PT terkait tidak memberikan jawaban yang memuaskan dan bahkan diusir dari rapat karena dinilai mengabaikan undangan RDP untuk kelima kalinya. 

"Kami minta malam ini juga KSOP menandatangani kesepakatan untuk menutup jembatan sampai investigasi selesai dan fender dibangun. Dua bulan," tegas Hasanuddin Mas’ud.

(Sf/Rs)