Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan upaya percepatan penurunan stunting tetap berjalan meski di tengah efisiensi anggaran. 

Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah mengoptimalkan pendanaan non-APBD melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), yang didukung dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta gerakan swadaya masyarakat.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda, Deasy Evriyani, mengatakan penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan APBD. 

Karena itu, pemerintah menggandeng berbagai pihak untuk ikut terlibat dalam pembiayaan maupun pendampingan keluarga berisiko stunting.

"Saya sudah sampaikan, stunting ini bergerak bersama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan anggaran APBD," ujar Deasy, Kamis (2/7/2027).

Melalui program Genting, kata Deasy, Pemkot Samarinda berhasil menghimpun dana sekitar Rp400 juta sepanjang 2025. Sementara hingga Mei 2026, dana yang terkumpul telah mencapai lebih dari Rp300 juta.

"Ini murni tanpa APBD. Alhamdulillah tahun 2025 kami mendapatkan anggaran sekitar Rp400 juta. Tahun ini baru bulan Mei sudah Rp300 jutaan," ungkapnya.

Menurutnya, dukungan tersebut berasal dari berbagai perusahaan dan lembaga melalui program CSR, di antaranya PLN, Baznas Kota Samarinda, Baznas Provinsi Kalimantan Timur, Hotel Horison, LAN, serta sejumlah komunitas masyarakat.

Selain dunia usaha, gerakan sosial juga tumbuh dari tingkat akar rumput. Salah satunya melalui program Geret Gunting atau Gerakan RT Nyumbang Rp10 Ribu untuk Cegah Stunting yang diinisiasi para ketua RT di Kelurahan Lempake. 

Program tersebut menjadi contoh keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya penurunan stunting secara mandiri.

"Ada komunitas ASN, komunitas ibu arisan, kemudian komunitas Pak RT. Pak RT ini dinamakan Geret Gunting, Gerakan RT Nyumbang 10 Ribu untuk Cegah Stunting di Kelurahan Lempake. Luar biasa," pungkasnya.

Ia menegaskan, kondisi fiskal daerah bukan menjadi alasan untuk menghentikan program penanganan stunting. 

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi sosial, dan masyarakat justru menjadi kunci mempercepat penurunan angka stunting di Kota Samarinda.

"Jadi sebenarnya bukan alasan ketika pemerintah sedang efisiensi, tapi gerakan ini tidak bisa berjalan. Karena ada intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang harus dilakukan bersama," tutupnya.

(Sf/Rs)