Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui dua agenda utama, edukasi perlakuan terhadap sungai dan pemenuhan akses air bersih secara merata. 

Kedua isu ini disampaikan oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun dalam dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda tahun 2026 yang digelar di Kantor Bapperida, pada Kamis (10/4/2025).

Andi Harun menekankan pentingnya membangun fondasi jangka panjang dalam setiap rencana pembangunan daerah. 

Menurutnya, Musrenbang tidak boleh hanya dimaknai sebagai agenda tahunan seremonial, tetapi harus menjadi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan yang menyentuh persoalan mendasar masyarakat dan selaras dengan prinsip keberlanjutan.

“Ini harus menjadi titik tolak bagi rencana yang kokoh dan berkesinambungan, terutama menyangkut isu-isu lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Andi Harun. 

Ia menyebut bahwa kesadaran masyarakat dalam memperlakukan sungai dengan bijak menjadi kunci keberhasilan program pengendalian banjir dan pemeliharaan sumber daya air. 

Sungai Karang Mumus (SKM) dan Sungai Mahakam, kata dia, bukan hanya saluran air, tetapi juga pusat kehidupan kota.

“Dari sanalah kita mengambil bahan baku air bersih. Kalau sungainya rusak, maka air bersih terancam, transportasi terganggu, dan ekonomi ikut terdampak,” tegasnya.

Upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai dinilai mendesak, terlebih masih banyak kebiasaan membuang sampah ke aliran sungai. 

Ia berharap, dalam tiga hingga lima tahun ke depan, kesadaran kolektif ini dapat menekan titik-titik rawan banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan kota.

Selain itu, ia juga menyoroti target Pemkot Samarinda untuk memenuhi akses air bersih 100 persen hingga tahun 2029. 

Untuk mengejar target tersebut, Pemkot mendorong Perumdam Tirta Kencana agar mengadopsi pendekatan investasi, tidak hanya mengandalkan dana APBD. 

Skema pembiayaan melalui kerja sama B2B dan sindikasi perbankan menjadi opsi strategis untuk mendanai pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) dan intake baru.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, yang turut hadir dalam Musrenbang tersebut, menyatakan dukungannya terhadap arah pembangunan jangka panjang yang diusung Pemkot. 

Ia menekankan pentingnya kesinambungan program dan sinergi lintas sektor, termasuk peran DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat.

“RKPD harus menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan perencanaan yang realistis. Pembangunan ini harus menyatu antara dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas,” ujar Deni.

(Sf/Rs)